Seminar 1 Mei di Jayapura, Edison Waromi Bahas Sejarah Papua dan Dorong Konsolidasi Gerakan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Memperingati 63 tahun peristiwa 1 Mei 1963, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar seminar nasional di Sekretariat KNPB, Waena (Port Numbay), Kota Jayapura, Jumat (1/5/2026).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, salah satunya Edison Waromi dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Dalam pemaparannya, Edison Waromi menyoroti sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari perspektif politik dan hukum. Ia menyatakan bahwa proses tersebut perlu dilihat kembali secara kritis, termasuk dalam konteks keterlibatan masyarakat Papua pada masa itu.

“Proses sejarah Papua harus dikaji secara menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun partisipasi rakyat Papua,” ujar Waromi di hadapan peserta seminar.

Ia menjelaskan bahwa dinamika integrasi Papua tidak terlepas dari konteks konflik internasional antara Indonesia dan Belanda pada awal 1960-an, yang kemudian melibatkan berbagai kekuatan global dan melahirkan kebijakan politik serta operasi militer pada masa itu.

Dalam pemaparannya, Waromi juga mengangkat empat isu utama yang kerap menjadi sorotan dalam berbagai kajian tentang Papua, yakni status politik, pelanggaran hak asasi manusia, pelaksanaan otonomi khusus, serta persoalan diskriminasi.

Menurutnya, keempat aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk kompleksitas persoalan Papua hingga saat ini.

Selain itu, ia menyinggung peran militer dalam dinamika sosial-politik Papua sejak masa Orde Baru, termasuk konsep dwifungsi ABRI yang menempatkan militer tidak hanya dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam ranah pemerintahan sipil.

Waromi turut menyoroti aspek ekonomi, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam di Papua. Ia menilai bahwa kepentingan terhadap sumber daya alam telah menjadi faktor penting dalam dinamika politik di wilayah tersebut.

“Isu sumber daya alam menjadi salah satu faktor yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan situasi Papua,” katanya.

Dalam sesi tanya jawab, Waromi menekankan pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination), sebagai bagian dari diskursus yang berkembang di tingkat internasional.

Ia juga menyinggung peran organisasi internasional serta forum kawasan Pasifik dalam mengangkat isu Papua, meskipun diakui menghadapi berbagai tantangan politik.

Lebih lanjut, Waromi mendorong pentingnya konsolidasi gerakan sebagai langkah strategis ke depan. Ia menegaskan bahwa pembagian peran dalam perjuangan, baik di jalur diplomasi maupun lapangan, perlu dikelola secara terstruktur.

“Gerakan harus terorganisir dengan baik, agar setiap peran berjalan efektif sesuai bidangnya masing-masing,” ujarnya.

Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 1 Mei 2026, sekaligus ruang diskusi terbuka bagi berbagai elemen masyarakat dalam membahas sejarah, dinamika politik, dan masa depan Papua. [*].