JAYAPURA, TOMEI.ID | Aktivis mahasiswa Kamus Bayage menekankan pentingnya konsolidasi strategis gerakan Papua dalam merespons dinamika politik dan situasi kemanusiaan yang terus berkembang.
Hal tersebut disampaikannya dalam Seminar Nasional yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Port Numbay (Jayapura), Jumat (1/5/2026).
Seminar yang digelar dalam rangka memperingati 63 tahun peristiwa 1 Mei 1963 ini menjadi ruang diskusi bagi berbagai elemen, termasuk mahasiswa, organisasi masyarakat, dan aktivis, untuk membahas arah gerakan ke depan.
Dalam pemaparannya, Kamus Bayage menilai bahwa gerakan mahasiswa tidak cukup hanya merespons kebijakan negara secara reaktif, tetapi harus disertai strategi yang terukur dan berkelanjutan.
“Yang lebih penting adalah bagaimana kita membaca situasi hari ini. Menjadi pejuang harus punya alternatif dalam merespons kebijakan yang ada,” ujarnya di hadapan peserta seminar.
Ia juga menyoroti keterlibatan mahasiswa dalam ruang formal, seperti forum-forum yang melibatkan lembaga negara, namun mempertanyakan efektivitasnya dalam menjawab aspirasi masyarakat.
Menurutnya, gerakan mahasiswa dan pelajar tidak boleh berjalan secara parsial. Diperlukan pendekatan kolektif dengan berbagai metode perjuangan agar gerakan tidak bergantung pada satu pola aksi semata.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada satu cara. Gerakan harus dibangun dengan berbagai pendekatan yang saling menguatkan,” katanya.
Lebih lanjut, Kamus mengkritisi kecenderungan gerakan yang bersifat spontan tanpa arah jangka panjang. Ia mendorong adanya perencanaan yang matang, termasuk penentuan target jangka pendek dan jangka panjang dalam setiap langkah gerakan.
Dalam sesi diskusi, ia juga mengingatkan bahwa organisasi dalam gerakan politik Papua perlu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, di atas kepentingan internal organisasi.
“Organisasi punya kepentingan, tetapi rakyat berpikir bagaimana keluar dari tekanan yang mereka hadapi. Itu yang harus menjadi fokus utama,” tegasnya.
Selain itu, Kamus menyoroti pentingnya pengawalan terhadap isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Ia menilai bahwa penyampaian aspirasi harus diikuti dengan langkah konkret, termasuk advokasi dan pengawalan hukum hingga proses persidangan.
“Aksi tidak cukup berhenti pada penyampaian aspirasi. Harus ada pengawalan agar kasus tidak hilang tanpa kejelasan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung dimensi global dalam isu Papua, termasuk adanya kepentingan terhadap sumber daya alam yang dinilai turut memengaruhi dinamika politik di wilayah tersebut.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian dalam merumuskan strategi gerakan yang lebih luas dan terarah.
Menutup pemaparannya, Kamus Bayage menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan proses panjang yang tidak bisa dicapai secara instan.
“Solusi tidak bisa selesai dalam satu hari. Harus ada perencanaan yang jelas dan langkah yang terukur,” pungkasnya.
Seminar ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan 1 Mei 2026, sekaligus forum konsolidasi awal bagi berbagai elemen dalam merumuskan arah gerakan ke depan. [*].
JAYAPURA, TOMEI.ID | Komunitas Anak Kompleks Jalan Baru (AKJB), Kotaraja, Kota Jayapura, menggelar kegiatan nonton…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Pelajar dan Mahasiswa Mimika Kota Studi Jayapura menggelar aksi mimbar bebas dan…
WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mulai bergerak cepat melakukan pendataan sekaligus menyalurkan bantuan…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Universitas Cenderawasih sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Tanah Papua telah resmi…
WAMENA, TOMEI.ID | Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Papua Pegunungan resmi…
SEMARANG, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Semarang–Salatiga menegaskan penolakan terhadap rencana pemekaran…