Seminar Mahasiswa Paniai Ungkap Bayang-Bayang Tambang, DOB, dan Militerisme

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas mahasiswa Kabupaten Paniai se-Indonesia menggelar seminar yang menyoroti berbagai persoalan yang dinilai berdampak terhadap masyarakat adat di wilayah Paniai, mulai dari rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), aktivitas perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba), hingga kehadiran aparat militer di wilayah tersebut.

Seminar bertajuk “Hentikan Berbagai Stigma Hegemoni Buatan Jakarta” berlangsung di Asrama Mahasiswa Paniai P3 Waena, Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura, Jumat (13/3/2026), dan dihadiri ratusan mahasiswa Paniai dari berbagai kota di Indonesia serta mahasiswa dari sejumlah kampus di Jayapura.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Masyarakat Adat Nasional 2026 dan mengangkat subtema mengenai dampak pemekaran daerah, aktivitas perusahaan tambang, serta peningkatan kehadiran militer di wilayah Kabupaten Paniai.

Perwakilan mahasiswa Paniai se-Jawa dan Bali, Paulo Mote, menjelaskan seminar tersebut menjadi ruang untuk menghimpun serta meninjau berbagai data terkait rencana masuknya perusahaan tambang dan kebijakan pemekaran wilayah yang dinilai berpotensi berdampak terhadap masyarakat adat.

Menurut Paulo Mote, mahasiswa ingin melihat persoalan tersebut dari sudut pandang hukum serta perlindungan hak-hak masyarakat adat yang hidup dan bergantung pada tanah adat di wilayah Paniai.

“Seminar ini bertujuan meninjau data-data perusahaan, rencana pemekaran daerah, serta pengiriman aparat militer yang terus terjadi di wilayah Paniai,” ujar Paulo Mote.

Mahasiswa juga menghadirkan sejumlah narasumber yang dinilai memiliki perspektif hukum dan advokasi masyarakat adat agar diskusi dapat melihat persoalan tersebut secara lebih komprehensif.

Dalam forum tersebut disebutkan adanya sejumlah perusahaan yang direncanakan masuk ke wilayah Kabupaten Paniai dan dinilai berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat adat setempat.

Mahasiswa mengaku telah menelusuri berbagai data terkait rencana investasi pertambangan yang akan beroperasi di wilayah Paniai, termasuk dokumen perizinan serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin.

Data tersebut dikumpulkan sebagai bahan advokasi yang nantinya akan dibawa ke pemerintah pusat melalui tim khusus yang telah dibentuk oleh mahasiswa.

Menurut Paulo Mote, tim advokasi mahasiswa berencana membawa persoalan tersebut ke Jakarta untuk disampaikan kepada sejumlah kementerian terkait.

Mahasiswa Paniai berencana menyampaikan aspirasi kepada beberapa kementerian, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pertahanan.

Tujuan langkah tersebut adalah meminta peninjauan kembali berbagai kebijakan yang dinilai berkaitan dengan rencana masuknya perusahaan tambang maupun kebijakan pemekaran daerah di wilayah Paniai.

Selain persoalan tambang dan pemekaran wilayah, mahasiswa juga menyoroti keberadaan aparat militer di wilayah Paniai yang dinilai perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat.

Mahasiswa berharap pemerintah dapat mempertimbangkan penarikan aparat militer, baik yang bersifat organik maupun non-organik, dari wilayah Kabupaten Paniai.

Dalam kesempatan tersebut, Paulo Mote juga menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah yang dinilai perlu lebih fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Mahasiswa berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat mendukung langkah advokasi yang akan dilakukan mahasiswa ke tingkat nasional.

Seminar tersebut menghadirkan dua narasumber utama, yakni Emanuel Gobai, Direktur YLBHI Papua, yang memaparkan materi mengenai kepentingan politik dalam kebijakan pemekaran wilayah di Papua.

Selain itu, hadir pula aktivis masyarakat adat Varra Iyaba yang membahas persoalan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua dalam menghadapi berbagai kebijakan pembangunan.

Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai se-Jayapura, Gabriel Gobai, menyampaikan bahwa seminar tersebut menjadi ruang diskusi bagi mahasiswa untuk memperkuat pemahaman terhadap berbagai persoalan yang terjadi di wilayah Paniai.

Menurut Gabriel Gobai, pengumpulan data yang kuat menjadi langkah penting sebelum mahasiswa membawa berbagai persoalan tersebut ke tingkat nasional.

Seminar berlangsung dengan antusias dan diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai daerah serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura.

Diskusi dalam kegiatan tersebut menyoroti berbagai isu strategis yang dianggap berdampak terhadap masyarakat Paniai, termasuk rencana masuknya perusahaan tambang, kebijakan pemekaran wilayah, serta dinamika keamanan di wilayah tersebut.[*].