Serangan Drone TNI Hancurkan Rumah Warga di Dekai, Satu Pelajar Luka-luka

DEKAI, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melaporkan adanya serangan udara menggunakan drone militer di kawasan Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Selasa, 25 November 2025 sekitar pukul 17.50 WIT.

Dalam rilis resmi yang diterima redaksi tomei.id, TPNPB menyebut satu rumah warga hancur dan seorang pelajar kelas III SMA mengalami luka-luka akibat ledakan yang diduga berasal dari serangan tersebut. Pelajar bernama Kulmak Sam dikabarkan langsung dilarikan ke RSUD Dekai untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara satu warga lainnya dinyatakan selamat.

Laporan lapangan disampaikan oleh Brigjen Elkius Kobak dan Mayor Kopitua Heluka, mewakili struktur komando TPNPB di lokasi kejadian. Mereka menuding bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari operasi udara menggunakan drone bersenjata oleh aparat TNI.

Dalam pernyataannya, Markas Pusat KOMNAS TPNPB meminta Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menghentikan penggunaan drone bersenjata dalam operasi militer di Papua karena dinilai berpotensi menimbulkan korban sipil.

TPNPB juga menekankan agar seluruh operasi militer mematuhi ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya di wilayah-wilayah yang diklaim sebagai area aktif TPNPB-OPM.

“Serangan yang terjadi di Yahukimo telah menghancurkan rumah warga dan melukai korban sipil yang tidak bersalah. Negara harus bertanggung jawab,” bunyi pernyataan dalam siaran pers tersebut.

Siaran pers ditandatangani oleh Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, bersama jajaran pimpinan Markas Pusat, antara lain Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), serta Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).

Hingga berita ini diturunkan, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, dan belum ada konfirmasi resmi dari TNI maupun pemerintah Indonesia. [*].