JAYAPURA, TOMEI.ID | Senator DPD RI, Sopater Sam, ST, menggelar Sarasehan Kebangsaan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema “Mengenal MPR RI: Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Konstitusi, dan Penjaga Kedaulatan Rakyat.”
Melalui kegiatan itu, mahasiswa memperoleh ruang dialog untuk memahami peran dan kewenangan lembaga negara sekaligus menyampaikan berbagai aspirasi mengenai persoalan yang mereka soroti di Tanah Papua.
Dalam sarasehan tersebut, BEM dan DPM Fakultas Teknik Uncen menyampaikan sejumlah pandangan dan aspirasi, mulai dari persoalan hak asasi manusia, aktivitas pertambangan, hingga dugaan maraknya penambangan emas tanpa izin.
Ketua DPM Fakultas Teknik Uncen, Allon Soll, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat kepada wakil lembaga negara.
Menurutnya, dialog antara mahasiswa dan lembaga negara diperlukan agar aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan pendidikan tinggi dan pembangunan di Tanah Papua, dapat didengar serta mendapat perhatian.
“Kami memandang penting adanya ruang dialog antara mahasiswa dan lembaga negara untuk menyampaikan aspirasi serta persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan tinggi dan pembangunan di Tanah Papua,” ujar Allon Soll.
Dalam penyampaian aspirasi, BEM dan DPM Fakultas Teknik Uncen turut menyoroti peristiwa yang berkaitan dengan dua warga sipil di Kabupaten Yahukimo.
Dalam dokumen aspirasi yang disampaikan mahasiswa, kedua warga tersebut disebut bernama Elius Weipsa, 27 tahun, dan Natan Well, 18 tahun, yang disebut sebagai pelajar SMK Negeri 1 Dekai.
Mahasiswa meminta aparat kepolisian melakukan penyelidikan secara transparan terhadap peristiwa yang menyebabkan meninggalnya kedua warga sipil tersebut.
Mereka juga meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, BEM dan DPM Fakultas Teknik Uncen meminta adanya kejelasan mengenai keberadaan dan kondisi kedua korban serta penyampaian informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada keluarga.
Apabila kedua korban telah meninggal dunia dan keberadaan jenazah telah diketahui, mahasiswa meminta agar jenazah segera diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak sesuai adat dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Mereka juga meminta pihak kepolisian membuka ruang komunikasi dan koordinasi yang baik dengan keluarga korban serta perwakilan masyarakat Suku Mek.
BEM dan DPM Fakultas Teknik Uncen menegaskan bahwa aspirasi tersebut disampaikan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Selain isu kemanusiaan, mahasiswa juga menyoroti aktivitas pertambangan di Tanah Papua, termasuk keberadaan PT Freeport Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Dalam aspirasi mereka, mahasiswa menyinggung aktivitas pertambangan yang menghasilkan komoditas tembaga, emas, dan perak di kawasan Pegunungan Sudirman hingga wilayah dataran rendah Mimika.
Mereka juga menyoroti berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian sejumlah kelompok masyarakat dan organisasi lingkungan.
Menurut BEM dan DPM Fakultas Teknik Uncen, pembangunan dan kegiatan investasi di Papua harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat yang berada di wilayah terdampak.
Mahasiswa menilai persoalan mengenai lingkungan, ruang hidup masyarakat adat, serta dampak aktivitas pertambangan perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait.
Mereka berharap pengelolaan sumber daya alam di Tanah Papua tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam kesempatan yang sama, mahasiswa juga menyoroti dugaan aktivitas pencarian dan penambangan emas tanpa izin di wilayah Jayapura.
BEM dan DPM Fakultas Teknik Uncen menilai aktivitas tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko keselamatan bagi masyarakat.
Mahasiswa juga menyinggung adanya sejumlah peristiwa kecelakaan dan longsor yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan ilegal.
Mereka meminta pemerintah dan aparat berwenang mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum untuk menangani aktivitas penambangan tanpa izin serta mencegah terjadinya korban jiwa.
Namun demikian, sejumlah informasi mengenai dugaan aktivitas tambang ilegal dan peristiwa yang disebutkan dalam dokumen aspirasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait.
Sarasehan Kebangsaan tersebut menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih untuk menyampaikan pandangan mengenai persoalan yang mereka nilai penting bagi masyarakat Papua.
Ketua BEM Fakultas Teknik Uncen, Maria Martha M. Way, bersama Ketua DPM Fakultas Teknik Uncen, Allon Soll, menyampaikan aspirasi mahasiswa melalui forum dialog tersebut.
Mahasiswa berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti dalam forum diskusi, tetapi dapat diteruskan kepada lembaga dan pihak berwenang untuk mendapat perhatian serta tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui kegiatan Sarasehan Kebangsaan itu, BEM dan DPM Fakultas Teknik Uncen menegaskan komitmennya untuk terus menyampaikan aspirasi secara damai, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengawal berbagai persoalan yang berkembang di Tanah Papua. [*].
