NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menegaskan pembangunan tiga tower rumah ASN di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Papua Tengah, Karadiri 2, harus dituntaskan sesuai kontrak pada 31 Desember 2026.
Penegasan itu disampaikan setelah Deinas bersama Gubernur Papua Tengah, bersama sejumlah unsur OPD Papua Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan, Senin (21/9/2026).
Dalam sidak tersebut, Deinas mengecek langsung perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan komitmen penambahan tenaga kerja yang sebelumnya disampaikan pemerintah telah direalisasikan. Jumlah tenaga kerja yang sebelumnya sekitar 65 orang kini bertambah menjadi 210 orang untuk mendukung percepatan pembangunan tiga tower.
Deinas mengatakan, penambahan tenaga kerja tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah saat melakukan sidak sebelumnya. Pemerintah meminta pihak pelaksana menambah jumlah pekerja agar pekerjaan pembangunan dapat dipercepat dan target penyelesaian sesuai kontrak dapat dipenuhi.
“Jadi sesuai janji waktu kita komitmen sampaikan bahwa tukang yang 65 tukang, orang baru ada waktu itu kita penambahan harus ditambah jadi sekarang penambahan itu sudah 210 orang untuk membangun 3 tower sesuai janji itu kami tanggal 20 datang sidak,” kata Deinas.
Namun, penambahan tenaga kerja belum sepenuhnya menjamin percepatan pekerjaan. Deinas menemukan kebutuhan material bangunan masih menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dipenuhi penyedia agar jumlah pekerja yang tersedia dapat bekerja secara optimal.
“Tukang tenaga sudah siap tapi barangnya. Barang-barang kurang berarti nanti jadinya lambat,” tegasnya.
Karena itu, Deinas meminta pihak ketiga selaku penyedia pekerjaan memastikan seluruh kebutuhan material tersedia sehingga pekerjaan tidak mengalami hambatan dan tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
“Jadi tadi saya sudah tekankan bahwa pihak ketiga penyedia usahakan harus full semua barang supaya sesuai dengan komitmen kontrak itu harus selesai dan pembangunan harus selesai tahun ini, sesuai kontrak yang ada,” ujarnya.
Menurut Deinas, pembangunan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan kontrak antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Fasilitas yang dibangun mencakup Kantor Gubernur, Kantor MRP, Kantor DPRP Papua Tengah, serta tiga tower rumah ASN.
Ia menegaskan, penyedia pekerjaan memiliki kewajiban menyelesaikan pembangunan sesuai ketentuan kontrak yang telah ditetapkan. Karena itu, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan langsung terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Karena yang dimenang oleh PP Pusat, dan dia harus selesaikan, wajib untuk selesaikan bangunan ini. Karena kami datang sidak,” kata Deinas.
Deinas menjelaskan, sidak dilakukan bukan untuk memberikan tekanan kepada para pekerja, melainkan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target dan mendorong seluruh pihak yang terlibat memenuhi tanggung jawab masing-masing.
“Tujuan kami sampaikan ke sini bukan menakut-nakuti mereka, tetapi mau memotivasi, mendorong untuk karyawan ini supaya pekerjaan ini mereka harus selesai dengan sesuai dengan kontrak yang kerja,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan secara berkala karena pekerjaan pembangunan Puspem memiliki batas waktu yang harus dipenuhi. Pengawasan langsung juga diperlukan untuk mengetahui kondisi tenaga kerja, ketersediaan material, serta hambatan yang dapat memengaruhi penyelesaian proyek.
“Makanya kita pemerintah daerah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, kita harus komitmen, kita harus monitor terus, mendorong terus, datang sidak tiba-tiba datang terus, supaya pekerjaan harus selesai,” tegas Deinas.
Sidak tersebut juga menjadi tindak lanjut dari komitmen pemerintah pada peninjauan sebelumnya. Deinas menyebut pemerintah sebelumnya telah menyampaikan bahwa penambahan tenaga kerja diperlukan untuk mempercepat pekerjaan pembangunan tiga tower.
Ia menyebut, pemerintah sebelumnya menargetkan pengecekan lanjutan setelah komitmen penambahan tenaga kerja tersebut dijalankan. Karena itu, pada Senin (21/9), pemerintah kembali turun langsung untuk melihat kondisi pekerjaan secara faktual.
Setelah mengecek tiga tower rumah ASN, Deinas mengatakan pemerintah akan melanjutkan sidak terus untuk meninjau pembangunan tiga gedung utama, yakni Kantor DPRP Papua Tengah, Kantor Gubernur Papua Tengah, dan Kantor MRP Papua Tengah.
“Terus hari ini kami akan datang kunjungi tiga tower, kemudian besok kami akan datang itu khusus untuk kantor DPRP, Kantor Gubernur, Kantor MRP,” kata Deinas.
Ia menjelaskan, jumlah tenaga kerja pada pembangunan tiga gedung kantor tersebut berbeda dengan 210 pekerja yang saat ini menangani tiga tower. Pada peninjauan sebelumnya, pemerintah juga telah meminta adanya penambahan tenaga kerja untuk pekerjaan gedung-gedung utama tersebut.
Deinas menegaskan, pengecekan lanjutan diperlukan untuk memastikan penambahan tenaga kerja dan kesiapan pekerjaan benar-benar berjalan di lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan dari pihak pelaksana.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, dilakukan agar para pekerja dapat menjalankan pekerjaan secara maksimal dan seluruh pihak yang terlibat tetap berorientasi pada target penyelesaian sesuai kontrak.
Deinas kembali menekankan, batas waktu penyelesaian pekerjaan pada 31 Desember 2026 harus menjadi acuan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Puspem Papua Tengah.
Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong penyedia memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan material agar pekerjaan tidak mengalami keterlambatan hingga melewati batas waktu kontrak.
Ia juga berharap percepatan pekerjaan dapat memberikan kepastian bagi para pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut sehingga setelah pekerjaan selesai pada akhir tahun, mereka dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
“Supaya Desember, bagi yang Kristen, mereka bisa pulang Natal bersama dengan keluarga mereka, bisa balik,” ujar Deinas.
Dengan demikian, pengawasan pemerintah tidak hanya diarahkan pada jumlah tenaga kerja, tetapi juga memastikan ketersediaan material, kesinambungan pekerjaan, efektivitas pelaksanaan di lapangan, serta kepatuhan terhadap target dan ketentuan kontrak.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan terus melakukan pemantauan secara berkala untuk mengawal setiap tahapan pembangunan Puspem Karadiri 2 agar berjalan sesuai rencana dan dapat dituntaskan hingga akhir 2026,” pungkasnya. [*].
