Sinkronisasi Data Sektoral, Bapperida Papua Tengah Perkuat Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menggelar Forum Sinkronisasi Data Sektoral guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Guest House Nabire, Rabu (4/3/2026), dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

baca juga: Papua Tengah Kunci 95 Persen Lahan Sawah dalam RTRW 2026–2046, Lampaui Target Nasional

Forum ini bertujuan memastikan akurasi serta keselarasan data antar-OPD, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara tepat melalui pendekatan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Langkah tersebut juga diharapkan mendukung realisasi visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah.

Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Eliezer Yogi, menegaskan bahwa data yang valid merupakan fondasi utama dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.

baca juga: RTRW 2026–2046 Jadi Kompas Masa Depan, Meki Nawipa Tegaskan Papua Tengah Tak Boleh Salah Arah

“Data yang valid bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar utama dalam merancang pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Eliezer.

Menurutnya, forum sinkronisasi ini juga menjadi sarana penting untuk menyelaraskan program-program prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk lima tahun ke depan.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab kita dalam mengawal program strategis Gubernur demi kesejahteraan masyarakat. Forum ini menuntut setiap OPD memastikan secara jelas kapan setiap program akan dilaksanakan,” tambahnya.

Melalui proses sinkronisasi data tersebut, pemerintah daerah menargetkan dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat disusun dengan kualitas yang lebih baik.

Data yang terintegrasi diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah, memangkas birokrasi data yang berbelit, serta memastikan setiap program memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Dalam kesempatan itu, Eliezer juga memberikan arahan khusus kepada para Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program di setiap OPD sebagai ujung tombak penyusunan perencanaan.

Ia menegaskan bahwa seluruh program prioritas harus dikawal secara serius dan dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

“Para Kasubag Program harus benar-benar memahami dan mengawal program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami akan melakukan evaluasi setiap triwulan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan,” tegasnya.[*].