Siskeudes Online, Terobosan Digital Pemkab Deiyai untuk Keuangan Desa Transparan

DEIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten Deiyai terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Online di 67 kampung se-Kabupaten Deiyai.

Langkah strategis ini ditandai dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Deiyai di Aula SMA Negeri 1 Tigi, Waghete, Rabu (29/10/2025).

Bupati Deiyai melalui Asisten I Bidang Pemerintahan, Simon Mote, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Mote menegaskan bahwa implementasi Siskeudes Online merupakan bentuk keseriusan Pemkab Deiyai dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang modern, transparan, dan terintegrasi secara digital.

“Bimtek Siskeudes Online ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa,” ujar Mote membacakan sambutan Bupati.

Ia menambahkan, melalui sistem daring ini, seluruh proses keuangan desa dapat dipantau secara real time oleh Pemerintah Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.

Sementara itu, Kepala DPMK Kabupaten Deiyai, Dr. Ferdinand Pakage, menyebut penerapan Siskeudes Online sebagai tonggak sejarah digitalisasi tata kelola desa di Deiyai.

“Untuk pertama kalinya, seluruh kampung di Deiyai menggunakan Siskeudes Online secara serentak. Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Kriso Wandi Siahaan, turut memberikan apresiasi atas komitmen Pemkab Deiyai. Menurutnya, penerapan sistem digital seperti Siskeudes Online sejalan dengan arah pengawasan nasional terhadap pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien.

Melalui langkah digital ini, Pemkab Deiyai tidak hanya memperkuat sistem pengawasan, tetapi juga memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar kembali untuk rakyat, transparan, terukur, dan berdampak nyata bagi kemajuan kampung. [*].