INTAN JAYA, TOMEI.ID | Ribuan warga Intan Jaya memadati jalan-jalan di Sugapa, Selasa (28/10/2025), menuntut penghentian kekerasan terhadap warga sipil dan penarikan pasukan militer non-organik.
Aksi damai yang digelar oleh Forum Rakyat Bergerak dan Bersuara menyoroti tragedi kemanusiaan di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, pada 15 Oktober 2025, yang menewaskan 11 warga sipil dan 5 anggota TPNPB, dikenal sebagai “Tragedi Soanggama Berdarah.”
Dalam pernyataan resmi, warga Intan Jaya menegaskan tiga tuntutan utama kepada pemerintah pusat. Pertama, pemerintah harus bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil di wilayah mereka. Kedua, seluruh pasukan militer non-organik yang ditempatkan di Intan Jaya harus segera ditarik. Ketiga, masyarakat menolak keras rencana eksploitasi tambang Blok Wabu yang berada di tanah adat mereka.
Seruan tersebut menggema dari halaman Kantor Bupati Intan Jaya, sebagai bentuk protes terhadap praktik militerisasi dan pengabaian negara atas penderitaan masyarakat adat di pegunungan tengah Papua.
Forum Rakyat Bergerak dan Bersuara menekankan bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas dan transparan. Mereka menuntut Presiden Prabowo Subianto segera menarik pasukan militer non-organik dari seluruh wilayah Intan Jaya dan Papua.
Forum juga menyerukan pembentukan tim investigasi independen untuk menelusuri kasus tersebut dan menolak segala bentuk militerisasi yang melindungi kepentingan perusahaan tambang. Selain itu, mereka mengecam kinerja Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, yang dianggap gagal melindungi masyarakat adat.
“Kami bukan musuh negara. Kami hanya menuntut keadilan dan keselamatan di tanah sendiri,” tegas para demonstan.
Massa menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil di Soanggama merupakan pelanggaran HAM berat dan mendesak seluruh pos militer di kampung-kampung segera ditarik karena keberadaannya memicu trauma, ketakutan, dan pengungsian besar-besaran.
Forum juga menyerukan agar militer Indonesia dan TPNPB sama-sama menghormati prinsip kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan tidak menjadikan warga sipil sebagai korban. Sejak peristiwa itu, 15 Oktober ditetapkan sebagai hari peringatan Soanggama Berdarah, untuk memastikan luka ini tidak dilupakan dan keadilan ditegakkan.
Pantauan tim redaksi tomei.id, aksi berlangsung tertib dan damai. Aparat keamanan setempat mengawal demonstrasi tanpa bentrokan. Massa melakukan orasi dan pembacaan pernyataan sikap di depan Kantor Bupati sebelum membubarkan diri secara tertib.
Aksi dipimpin anak-anak muda Intan Jaya yang tergabung dalam Forum Rakyat Bergerak dan Bersuara. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Tarik Militer, Tolak Blok Wabu, Hentikan Pembunuhan!”
“Intan Jaya bergerak, bukan karena benci, tapi karena ingin hidup bermartabat di tanah sendiri,” rilis mereka.
Konflik bersenjata meningkat sejak 2020, terutama di sekitar Blok Wabu, lokasi tambang emas dengan cadangan besar. Rencana eksploitasi wilayah tersebut mendapat penolakan keras masyarakat adat yang menganggap tanah itu sebagai “tanah warisan leluhur.”
Sejak itu, militer non-organik ditempatkan di distrik Hitadipa, Homeyo, dan Sugapa, memicu ketegangan antara warga sipil dan aparat. Aksi 28 Oktober 2025 menjadi momentum rakyat Intan Jaya menegaskan sikap mereka: menolak kekerasan, menolak eksploitasi, dan menolak dibungkam.
Dari balik kabut pegunungan, suara mereka menggema: “Hentikan pembantaian. Tarik militer. Tolak Blok Wabu. Keadilan untuk Intan Jaya!”. [*].
