Solidaritas Merauke Desak PSN Papua Selatan Dihentikan Usai Pemerintah Janji Setop Deforestasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Merauke mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) pangan dan energi di Papua Selatan setelah pemerintah menyatakan tidak lagi memperluas lahan pangan melalui pembukaan kawasan hutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo serta Utusan Khusus Presiden untuk Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Pemerintah menyatakan peningkatan produksi pangan dan biofuel ke depan diarahkan pada pemanfaatan lahan terdegradasi tanpa melakukan deforestasi untuk membuka lahan baru.

Namun, Solidaritas Merauke menilai komitmen tersebut belum cukup apabila tidak diikuti penghentian proyek dan kebijakan konkret di lapangan. Koalisi masyarakat sipil dan masyarakat terdampak itu bahkan menyebut kebijakan pemerintah masih berjarak dengan kondisi yang mereka pantau di wilayah Papua Selatan.

“Jauh panggang dari api,” demikian kritik Solidaritas Merauke terhadap pernyataan pemerintah tersebut dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (8/10/2026).

Solidaritas Merauke menyatakan, di tengah komitmen pemerintah mengenai pembangunan berkelanjutan, masih terdapat aktivitas proyek pangan dan energi berskala besar yang menurut mereka berdampak terhadap hutan alam, wilayah adat, sumber pangan, serta ruang hidup masyarakat setempat.

Koalisi itu juga menyebut adanya aktivitas alat berat dalam pembangunan sejumlah proyek yang diklaim berkaitan dengan PSN pangan dan energi, termasuk cetak sawah, perkebunan tebu dan pabrik bioetanol, serta perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

Menurut pemantauan Solidaritas Merauke, perluasan lahan dan deforestasi yang mereka kaitkan dengan PSN di Papua Selatan sejak 2024 hingga saat ini mencapai 49.787 hektare. Angka tersebut merupakan klaim pemantauan koalisi dan menjadi dasar kritik mereka terhadap keberlanjutan proyek pangan dan energi di wilayah tersebut.

Solidaritas Merauke menilai proyek berskala luas tersebut tidak hanya berdampak pada tutupan hutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi ekosistem rawa dan gambut, tata air, keanekaragaman hayati, sumber pangan tradisional, serta wilayah kehidupan masyarakat adat.

Dampak tersebut, menurut Solidaritas Merauke, kemudian berhubungan dengan sistem penghidupan, praktik budaya, ketahanan pangan, kesehatan, pengetahuan lokal, hingga keberlangsungan kehidupan masyarakat secara antargenerasi.

Koalisi tersebut juga mengkritik penggunaan istilah “lahan terdegradasi” dalam kebijakan pembangunan apabila penentuannya hanya didasarkan pada ukuran biofisik atau produktivitas ekonomi, tanpa memperhitungkan fungsi ekologis, nilai biokultural, serta pengetahuan masyarakat adat yang telah hidup dan bergantung pada wilayah tersebut secara turun-temurun.

Solidaritas Merauke menilai masyarakat adat semestinya tidak hanya ditempatkan sebagai penerima dampak pembangunan, tetapi juga dilibatkan dalam menentukan arah pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam yang menjadi ruang hidup mereka.

“Mereka adalah pemegang hak sekaligus pemegang pengetahuan yang tumbuh dari pengalaman antargenerasi dalam hidup bersama, menggunakan, menjaga dan merawat wilayah kehidupannya,” demikian pernyataan Solidaritas Merauke.

Solidaritas Merauke memandang pengumuman pemerintah mengenai penghentian perluasan lahan pangan ke kawasan hutan sebagai respons awal terhadap perjuangan masyarakat adat dan komunitas lokal yang terdampak proyek pangan dan energi.

Namun, mereka meminta pernyataan tersebut segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang memiliki kekuatan hukum dan dapat menghentikan aktivitas yang dinilai masih menimbulkan kerusakan sosial maupun ekologis.
Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah penghentian PSN pangan dan energi di Papua Selatan serta wilayah lain yang dinilai menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

Solidaritas Merauke juga meminta pemerintah menerbitkan kebijakan resmi, termasuk merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 dengan mengeluarkan proyek pangan dan energi tertentu dari daftar PSN, atau menerbitkan keputusan pemerintah yang menghentikan PSN di Papua Selatan. Peraturan tersebut memang menjadi salah satu dasar yang memasukkan program kawasan swasembada pangan, energi, dan air ke dalam daftar PSN.

Selain itu, koalisi meminta pemerintah mengambil langkah hukum untuk menertibkan aktivitas perusahaan di lapangan agar kerusakan ekosistem dan wilayah kehidupan masyarakat adat tidak terus berlanjut.

Desakan lainnya mencakup penghentian pembangunan jalan akses Wanam-Muting sepanjang 135 kilometer, pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025, peninjauan kebijakan Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Agrinas Pangan Nusantara, serta penarikan pasukan militer dari wilayah yang menjadi lokasi proyek.

Terkait jalan Wanam-Muting, pembangunan ruas sepanjang 135 kilometer tersebut memang menjadi objek sengketa di PTUN Jayapura. Sejumlah organisasi lingkungan dan masyarakat adat sebelumnya menyatakan pembangunan jalan terus berjalan, sementara proses hukum berlangsung.

Tidak berhenti pada penghentian proyek, Solidaritas Merauke juga meminta pemerintah melakukan pemulihan terhadap hak-hak masyarakat adat yang mereka sebut terdampak kekerasan, kehilangan tanah, dusun, lahan pertanian, serta sumber penghidupan.

Menurut koalisi tersebut, pemulihan tidak cukup dilakukan melalui rehabilitasi lingkungan atau penanaman kembali pohon. Pemulihan harus mencakup tanah dan wilayah adat, tata air, keanekaragaman hayati, sumber pangan, penghidupan, keamanan, kehidupan sosial dan budaya, serta pengetahuan antargenerasi masyarakat.

Proses pemulihan, lanjut Solidaritas Merauke, harus dirancang bersama masyarakat adat dengan menghormati pengetahuan lokal, institusi adat, hak serta keputusan masyarakat atas wilayah kehidupannya.

Pada akhirnya, Solidaritas Merauke menyerukan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan yang berorientasi pada ekspansi, akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya menuju pembangunan yang menempatkan keadilan sosial, hak asasi manusia, kemandirian masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pemulihan hubungan sosial-ekologis sebagai bagian utama kebijakan.

Hingga berita ini diterbitkan, pernyataan mengenai tuntutan penghentian PSN tersebut merupakan sikap Solidaritas Merauke. Redaksi tomei.id membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pemerintah, kementerian/lembaga terkait, pelaksana proyek, maupun pihak lain yang disebut dalam pernyataan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan, status proyek, serta kondisi pelaksanaan PSN di Papua Selatan.

Solidaritas Merauke merupakan koalisi organisasi masyarakat sipil dan masyarakat terdampak yang menyampaikan sikap mengenai PSN dan persoalan lingkungan serta hak masyarakat di Papua Selatan.

Pernyataan mengenai luas deforestasi 49.787 hektare sebaiknya tetap ditulis sebagai “berdasarkan pemantauan Solidaritas Merauke”, bukan sebagai angka yang sudah diverifikasi secara independen oleh redaksi. [*]