NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi se-Sorong Raya menilai sejumlah proyek dalam skema Program Strategis Nasional (PSN) berpotensi mempercepat kerusakan hutan adat dan memperluas konflik agraria di Papua Barat Daya.
Sikap kritis tersebut disampaikan dalam agenda konsolidasi yang berlangsung di Remu Utara, Kota Sorong, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum itu, Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi se-Sorong Raya menegaskan arah pembangunan nasional dinilai lebih berpihak pada kepentingan investasi skala besar ketimbang perlindungan ruang hidup masyarakat adat. Pola pembangunan berbasis ekspansi lahan dan ekstraksi sumber daya alam disebut terus berulang dan memicu deforestasi, perubahan struktur sosial, serta ketimpangan ekonomi.
Solidaritas Rakyat Papua menyoroti pembukaan hutan skala besar di Merauke, Papua Selatan, yang disebut mencapai jutaan hektare. Ekspansi tersebut dinilai berdampak pada hilangnya tutupan hutan, menurunnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya sistem penghidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan sebagai sumber pangan, budaya, dan identitas sosial.
Tekanan serupa, menurut Solidaritas Rakyat Papua, juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti Biak, Halmahera, Morowali, dan Kulon Progo. Deretan proyek berskala besar itu dianggap mencerminkan persoalan struktural dalam tata kelola pembangunan nasional, terutama terkait perlindungan hak masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan.
Di Sorong Raya, Solidaritas Rakyat Papua mengungkapkan kekhawatiran atas rencana konversi sekitar 98 ribu hektare hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Kawasan tersebut disebut sebagai ruang hidup masyarakat adat. Jika proyek terealisasi, perubahan bentang alam dinilai tidak terhindarkan dan berpotensi memicu konflik sosial serta tekanan ekologis yang lebih luas di Papua Barat Daya.
Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi se-Sorong Raya menegaskan proses perizinan dan pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan serta melibatkan partisipasi penuh masyarakat terdampak. Prinsip tersebut dinilai sejalan dengan amanat demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Sebagai tindak lanjut konsolidasi, Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi se-Sorong Raya mengundang masyarakat untuk terlibat dalam diskusi publik dan penguatan solidaritas sipil guna mendorong perlindungan hutan adat serta model pembangunan yang lebih adil dan inklusif di Papua. [*].
