JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa Yahukimo yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Penolakan Pemekaran Calon Daerah Otonom Baru Yahukimo Timur menyatakan sikap tegas menolak rencana pemekaran wilayah setempat, Senin (2/6/2025).
Menurut mereka, pemekaran tidak berpihak pada rakyat adat dan berpotensi merusak tatanan sosial serta ekologis di tanah leluhur.
Dalam keterangannya, solidaritas membantah tuduhan bahwa gerakan mereka ditunggangi oleh tokoh politik seperti Gileon Aluwa ataupun kelompok pro-kemerdekaan Papua. Mereka menilai tuduhan tersebut sebagai bentuk disinformasi untuk mendeligitimasi suara mahasiswa dan masyarakat sipil.
“Gerakan ini lahir dari kesadaran kolektif mahasiswa yang peduli terhadap masa depan masyarakat adat, lingkungan hidup, dan hak-hak sipil,” ujar Markus, juru bicara Solidaritas.
Solidaritas juga menegaskan bahwa proses pemekaran Yahukimo Timur tidak dilandasi oleh partisipasi publik yang bermakna. Mereka menyebutnya sebagai proyek elit yang menguntungkan segelintir politisi dan korporasi, bukan rakyat.
Solidaritas mengkritisi pemekaran sebagai alat akumulasi modal, bukan jalan pemerataan pembangunan. Mereka mengingatkan bahwa CDOB membuka pintu lebar bagi ekspansi tambang dan investasi skala besar yang dapat menghancurkan hutan adat dan tanah ulayat.
“Pemekaran tanpa akuntabilitas bisa menjadi jalan sah menuju ekosida, etnosida, bahkan genosida terhadap masyarakat asli Yahukimo Timur,” tegas Markus.
Kekayaan alam Yahukimo Timur seperti emas, batu bara, kayu besi, dan pasir emas menjadi daya tarik utama pemodal. Namun, tanpa perlindungan terhadap hak adat, ekspansi ini hanya akan meminggirkan rakyat dari tanahnya sendiri.
“Kalau pemekaran jadi pintu bagi korporasi menjarah SDA, itu bukan pembangunan. Itu kolonisasi baru,” lanjutnya.
Solidaritas menyoroti ketidaktransparanan proses pemekaran yang dinilai dipaksakan oleh elite politik lokal dan nasional. Mereka menyebut adanya penyalahgunaan wewenang oleh politisi aktif dari wilayah Kimyal dan Una Ukam demi kepentingan pribadi.
Mereka juga mengkritik rencana penempatan ibu kota kabupaten baru yang dinilai tidak strategis, minim akses, dan belum siap secara infrastruktur maupun sumber daya manusia. Ketiadaan roadmap pembangunan SDM dan infrastruktur dasar memperkuat kekhawatiran bahwa pemekaran hanya akan melahirkan ketimpangan baru.
“Siapa yang akan mengelola pemerintahan jika tenaga profesional tidak disiapkan? Siapa yang diuntungkan?” ujar Solidaritas dalam pernyataan tertulis.
Solidaritas menegaskan bahwa gerakan ini murni dari mahasiswa Papua yang sadar akan ancaman eksploitasi atas tanah leluhur. Mereka menolak semua tudingan bahwa aksi ini dikendalikan pihak tertentu.
“Kami bukan boneka siapa pun. Kami adalah anak-anak muda Papua yang sadar bahwa tanah ini sedang dijual secara legal lewat pemekaran,” kata Markus.
Gerakan ini, menurutnya, adalah bentuk tanggung jawab generasi muda dalam menjaga warisan leluhur dari ancaman kapitalisasi brutal.
“Kami ajak semua elemen muda Papua untuk bangkit. Jaga hutan adat. Lindungi tanah ulayat. Jangan biarkan masa depan kita dijual dengan janji-janji kosong,” tutup pernyataan tersebut. [*]
