JAYAPURA, TOMEI.ID | Situasi di Papua semakin memanas, konflik terus memicu kekhawatiran serius. Tekanan politik terhadap kebijakan keamanan di Papua kembali menguat seiring meningkatnya pengungsian warga sipil di tengah krisis keamanan kian memuncak, warga sipil terancam langsung.
Hal ini, Anggota DPD RI dari Papua Pegunungan, Sopater Sam, angkat suara dan mendesak pemerintah pusat segera menarik TNI nonorganik dari wilayah konflik di Tanah Papua.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Sopater Sam menegaskan aspirasi itu bukan pandangan pribadi, melainkan suara langsung masyarakat terdampak konflik yang ditemuinya di lapangan selama kunjungan kerja dan dialog terbuka bersama warga.
“Saya turun langsung bertemu warga, tokoh adat, tokoh gereja, dan keluarga pengungsi. Aspirasi yang saya sampaikan adalah suara masyarakat,” kata Sopater Sam kepada tomei.id, Selasa (10/2/2026).
Menurut Sopater Sam, masyarakat meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan, khususnya keberadaan militer nonorganik di wilayah konflik yang dinilai memicu ketakutan dan pengungsian berkepanjangan warga.
“Warga meminta negara mengevaluasi kebijakan keamanan dan menarik militer nonorganik dari wilayah konflik demi menjamin keselamatan serta pemulihan kehidupan masyarakat sipil,” ujarnya.
Sopater Sam menilai pendekatan keamanan yang berlebihan justru memperpanjang eskalasi konflik dan memperbesar dampak terhadap warga sipil yang kehilangan tempat tinggal, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Sejumlah wilayah seperti Kabupaten Intan Jaya di Papua Tengah serta Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Nduga di Papua Pegunungan disebut masih mengalami situasi tidak stabil,” katanya.
Di daerah-daerah tersebut, banyak warga dilaporkan terpaksa mengungsi demi keselamatan akibat meningkatnya intensitas kontak senjata dan operasi keamanan.
“Masyarakat meninggalkan kebun, ternak, dan rumah mereka. Anak-anak tidak sekolah, pelayanan kesehatan terganggu, dan aktivitas ekonomi lumpuh,” kata Sopater Sam.
Sopater Sam menambahkan kelompok paling rentan terdampak adalah perempuan dan anak-anak yang kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
“Trauma masyarakat nyata dan berdampak jangka panjang jika tidak ditangani secara manusiawi serta melalui pendekatan pemulihan sosial yang komprehensif,” ucapnya.
Sopater Sam menegaskan, permintaan penarikan militer nonorganik bukan berarti menolak kehadiran negara di Papua. Ia justru mendorong pendekatan dialogis dan perlindungan warga sipil sebagai prioritas utama.
“Negara harus hadir untuk melindungi. Pendekatan keamanan harus dievaluasi dan diarahkan pada penyelesaian akar konflik secara adil dan bermartabat bagi rakyat,” tegas Sopater Sam.
Sopater Sam berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui evaluasi menyeluruh kebijakan keamanan di Tanah Papua demi terciptanya stabilitas dan perlindungan warga sipil.
“Yang diinginkan masyarakat adalah rasa aman, damai, dan kepastian hidup yang layak serta berkelanjutan bagi generasi mendatang,” pungkasnya. [*].
