Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (29/4/2025), menuntut kejelasan terkait penolakan proposal beasiswa oleh pemerintah provinsi. (Foto : IST).
NABIRE, TOMEI.ID | Staff Ahli II Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Herman Kayame, menyayangkan aksi sekelompok mahasiswa yang melakukan demonstrasi disertai ancaman terhadap pihak pemerintah provinsi terkait penolakan proposal beasiswa.
Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa, (29/25) siang tadi.
“Pengancaman terhadap Biro Umum sudah sangat keliru. Proposal mereka sudah ditolak secara resmi dan hal itu telah kami sampaikan secara baik-baik. Tapi sayangnya, aksi mereka justru berlanjut menjadi demonstrasi berkepanjangan,” ujar Herman kepada awak media.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap tegas terhadap pelaku maupun aktor intelektual di balik aksi tersebut, terutama mereka yang turut menyebarkan informasi bohong (hoaks).
“Jejak digital penyebar hoaks sudah kami kantongi. Kami akan proses hukum terhadap mereka yang terlibat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah merumuskan mekanisme penyaluran beasiswa secara terukur dan transparan. Proses ini, katanya, dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menunggu persetujuan pimpinan dan pihak terkait.
“Kami mengajak seluruh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan tidak anarkis,” tutup Herman. (*)
TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa melakukan kunjungan langsung ke kandang peternakan…
NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Burhanuddin Pawenarri, secara resmi membuka pelaksanaan program TNI…
TIMIKA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, secara resmi melepas 370 kontingen dari Provinsi…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Mantan Koordinator Hukum dan HAM Himpunan Mahasiswa Pelajar Lanny Jaya (HMPLJ) Kota…
DOGIYAI, TOMEI.ID | Bupati Kabupaten Dogiyai, Yudas Tebai, secara resmi menyerahkan Nota Tugas kepada Pelaksana…
JAYAPURA, TOMEI.ID | Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua mendesak aparat penegak hukum…