Temu Akbar Mahasiswa dan Korban PSN di Papua, Desak Perlindungan Hak Masyarakat Adat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menggelar seminar bertajuk “Konsolidasi dan Temu Akbar Bersama Korban PSN di Papua” di Aula Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ), Abepura, Jumat (19/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi ruang konsolidasi mahasiswa, masyarakat adat, tokoh agama, dan pegiat kemanusiaan untuk membahas berbagai persoalan yang muncul di tengah pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sejumlah wilayah Papua.

Forum tersebut menyoroti berbagai dampak yang dirasakan masyarakat adat, mulai dari persoalan hak atas tanah, lingkungan hidup, hingga perlindungan hak-hak masyarakat adat yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Perwakilan panitia, Arius Siep, mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal berbagai persoalan yang terjadi di Tanah Papua. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton, melainkan harus hadir sebagai agen perubahan yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Mahasiswa harus menjadi tolok ukur bangsa dalam memproteksi situasi Tanah Papua yang sementara sedang tidak baik-baik saja. Temu akbar ini bukan hanya datang, dengar, diam lalu pergi begitu saja, tetapi mahasiswa harus menjadi agen of change atau agen perubahan di tengah situasi yang tidak baik-baik di Papua,” ujarnya.

Ia juga mengajak mahasiswa Papua untuk terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat.

Sementara itu, Penanggung Jawab Solidaritas Mahasiswa Papua, Darki Uopmabin, saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya membangun kesadaran kritis mahasiswa dalam melihat berbagai dinamika yang terjadi di Papua.

Menurutnya, mahasiswa harus mampu membaca persoalan secara objektif dan menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Situasi ini mengajarkan mahasiswa Papua dan rakyat Papua untuk terus berpikir kritis, objektif dan menjadi agen dalam mengontrol situasi Papua yang sementara tidak baik,” katanya.

Darki menjelaskan seminar tersebut sengaja digelar untuk mendengar secara langsung pengalaman masyarakat adat yang terdampak PSN sekaligus memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa Papua.

“Kami mendengar langsung dari masyarakat Awyu, Yei dan Muyu terhadap situasi PSN yang kini menjadi polemik. Melalui kegiatan ini menjadi bahan konsolidasi kami dan bagaimana kami akan bergerak dengan cara dan karya kami,” ujarnya.

Dalam seminar tersebut, SOMAP menghadirkan enam narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas persoalan hak asasi manusia, keberlangsungan masyarakat adat, hingga dampak sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan PSN di Papua.

Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramandey, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan persoalan yang muncul terkait pelaksanaan PSN sesuai dengan mandat lembaga yang diemban.

“Terkait dengan PSN di Merauke dan secara umum di Papua, kami akan melihat dan mendorong penyelesaian sesuai fungsi kami yang ada,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat adat yang terdampak proyek pembangunan harus mendapatkan perlindungan dan perhatian yang memadai.

“Mama Yasinta adalah korban, termasuk masyarakat adat Merauke juga korban. Sehingga apapun polemik yang sementara disebarluaskan oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap Proyek Strategis Nasional adalah upaya menutupi atas perampasan tanah demi keberlanjutan PSN di Merauke,” ujarnya.

Narasumber dari masyarakat Malind-Yei, Bernadus Kwipalo, memaparkan berbagai pengalaman yang dialami masyarakat adat sejak masuknya proyek strategis nasional di Merauke. Ia menjelaskan perubahan yang terjadi di wilayah adat serta dampak yang dirasakan masyarakat setempat.

Sementara itu, Emanuel Metemko dari masyarakat adat Muyu mengungkapkan berbagai persoalan yang menurutnya muncul sejak kehadiran proyek dan aktivitas pengamanan di wilayah adat Muyu. Ia menyoroti persoalan penguasaan lahan adat yang dikaitkan dengan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Pengalaman serupa juga disampaikan Teddy Wakum yang selama ini mengawal isu PSN di Merauke. Menurutnya, masyarakat adat terus berupaya mempertahankan hak hidup dan tanah adat yang mereka miliki di tengah pelaksanaan berbagai proyek pembangunan.

Pada sesi berikutnya, Pendeta Dr. Benny Giay memaparkan perspektif antropologis mengenai eksistensi masyarakat adat Papua sejak era Otonomi Khusus hingga perkembangan proyek-proyek strategis nasional yang kini berlangsung di Papua.

Sementara itu, perwakilan Majelis Muslim Papua, Latifah B. Ahlamid, menyampaikan bahwa organisasinya selama ini turut melakukan advokasi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di Papua, termasuk isu yang berkaitan dengan PSN.

Ia mengapresiasi inisiatif Solidaritas Mahasiswa Papua yang menghadirkan ruang dialog dan konsolidasi lintas elemen masyarakat.

“Hal ini terbukti bahwa solidaritas, relasi dan konektivitas kita tentu dijaga dengan baik sehingga kesatuan dan persatuan dalam mengadvokasikan situasi di Papua bisa kita kawal bersama-sama. Hal yang menjadi penting dalam sebuah perlawanan adalah keharmonisan intelektual dan persatuan. Hal ini menjadi tolok ukur dalam sebuah perlawanan,” ujarnya.

Seminar yang dimoderatori Roniel Mirin tersebut berlangsung dinamis dengan diskusi dan pertukaran pandangan antara mahasiswa dan para narasumber mengenai masa depan masyarakat adat di tengah berbagai agenda pembangunan di Papua.

Menutup kegiatan, Penanggung Jawab Solidaritas Mahasiswa Papua menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap semangat kritis dan kepedulian mahasiswa tetap menjadi kekuatan utama dalam mengawal berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa Papua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semangat dan perjuangan mahasiswa harus tetap menjadi garda terdepan dalam melihat situasi Papua yang sedang tidak baik-baik saja,” tutupnya. [*].