TIMIKA, TOMEI.ID | Misi perdamaian konflik antar suku di Distrik Kapiraya terhenti di tengah perjalanan ketika Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai dihadang warga Suku Kamoro saat tiba melalui jalur laut dari Timika, Senin (2/3/2026) pagi.
Ketua Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai, Ernes Kotouki, menjelaskan tim bergerak berdasarkan mandat resmi Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk melakukan pendekatan damai kepada dua kelompok yang bertikai.
“Kami berangkat pagi dari Timika dan tiba di Kapiraya sekitar pukul 09.00 WIT, namun langsung dihadang dan tidak diperbolehkan masuk,” ujar Ernes Kotouki.
Sebelumnya, deklarasi bersama telah digelar di Timika dengan melibatkan sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Deiyai, Mimika, Dogiyai, serta perwakilan gubernur. Pertemuan tersebut menyepakati langkah terpadu untuk mendatangi Suku Mee dan Suku Kamoro guna melakukan pendataan sekaligus meredam eskalasi konflik.
Namun di lapangan, upaya tersebut justru mendapat penolakan. Ernes Kotouki menduga penghadangan terjadi akibat kurangnya koordinasi antara Tim Harmonisasi Kabupaten Mimika dengan masyarakat Kamoro di wilayah Lokpon.
“Situasi seperti ini membuat proses damai terhambat. Jika tidak segera diatasi, konflik bisa berkepanjangan dan memicu ketegangan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Ernes Kotouki, konflik yang berlarut berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil. Akses distribusi logistik yang terganggu juga dapat berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.
“Jika akses tertutup, masyarakat bisa kesulitan bahan makanan dan kebutuhan pokok serta mengancam ketahanan hidup warga setempat,” jelas Ernes Kotouki.
Tim Harmonisasi Kabupaten Deiyai meminta aparat keamanan tetap bersikap netral serta memberikan perlindungan kepada seluruh warga tanpa memihak kelompok tertentu.
“Kehadiran tim bertujuan memberikan pemahaman dan mendorong perdamaian, bukan memperkeruh situasi yang berpotensi memicu konflik baru,” tambah Kotouki.
Tim Harmonisasi Deiyai berharap Tim Harmonisasi Kabupaten Mimika segera melakukan pendekatan kepada masyarakat Kamoro di Lokpon, Kampung Kilo 4, dan wilayah sekitarnya agar konflik Kapiraya tidak meluas serta tidak menambah korban.
“Ernes Kotouki menegaskan koordinasi lintas kabupaten menjadi kunci agar upaya mediasi berjalan efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan, sehingga proses penyelesaian konflik dapat dilakukan secara terukur, damai, dan melibatkan seluruh unsur masyarakat secara terbuka,” pungkasnya. [*].
