Berita

Tim Harmonisasi Turun ke Kapiraya, Amandus Gabou: Batas Adat Mee–Kamoro Harus Jelas

MIMIKA, TOMEI.ID | Tim Harmonisasi Kabupaten Dogiyai bersama perwakilan Kabupaten Deiyai dan Mimika serta Pemerintah Provinsi Papua Tengah dijadwalkan turun langsung ke Kapiraya pada Jumat (27/2/2026) untuk mendengarkan dan menelusuri batas adat antara Suku Mee dan Kamoro.

Ketua Tim Harmonisasi Kabupaten Dogiyai, Amandus Gabou, menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi lintas daerah guna mencegah konflik serta memastikan kejelasan batas adat berdasarkan sejarah dan warisan leluhur.

“Kami akan turun langsung untuk mendengarkan batas adat antara Suku Mee dan Kamoro sesuai sejarah dari para leluhur. Kehadiran tim bukan untuk memihak, tetapi menyerap informasi dan memastikan kejelasan batas adat,” ujar Gabou kepada wartawan melalui sambungan telepon, Kamis (26/2/2026).

Tim harmonisasi yang melibatkan tiga kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tersebut berupaya menciptakan situasi damai agar masyarakat kedua suku dapat hidup aman di wilayahnya tanpa intervensi kepentingan pihak tertentu.

Menurut Gabou, harmonisasi batas adat menjadi langkah strategis untuk mencegah konflik berulang serta menjaga stabilitas sosial di wilayah Kapiraya.
Ketua Fraksi Gabungan DPRK Dogiyai itu menegaskan masyarakat Mee dan Kamoro telah hidup berdampingan sejak lama.

“Sejak masuknya agama Katolik pada 1935 di Kapiraya, orang Mee dan Kamoro sudah hidup bersama. Mereka bukan pendatang baru. Karena itu, sengketa batas harus diselesaikan berdasarkan adat turun-temurun dari para leluhur,” tegas Gabou.

Gabou berharap seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

“Kami berharap masyarakat tetap tenang. Jangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Penyelesaian harus mengutamakan kedamaian dan kepentingan bersama,” harap Ketua Tim Harmonisasi Kabupaten Dogiyai.

Langkah tim harmonisasi tersebut diharapkan menjadi jalan rekonsiliasi adat sekaligus memperkuat stabilitas sosial dan keamanan masyarakat di Kapiraya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Hari Masyarakat Adat Sedunia, KOMASDELING PAPSEL Desak Penghentian Perampasan Tanah dan Pendekatan Militer di Papua

MERAUKE, TOMEI.ID | Komite Aksi Selamatkan Demokrasi dan Lingkungan Papua Selatan (KOMASDELING PAPSEL) menyampaikan sejumlah…

58 menit ago

HMPJ Jayapura Desak Perlindungan Hak Adat, Tolak Eksploitasi SDA dan Penggusuran Tanah Adat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap…

10 jam ago

Kopi Jadi Andalan Ekonomi, Pemprov Papua Tengah Pacu Pengembangan dari Hulu hingga Hilir

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat sektor perkebunan, khususnya komoditas kopi, sebagai salah…

11 jam ago

Tanah Adat Simapitowa Dipersoalkan, 11 Tuntutan Dibawa ke DPR Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pemerintahan di Nabire, ratusan masyarakat dari Siriwo, Mapia,…

1 hari ago

BREAKING NEWS: SIMAPITOWA Gelar Aksi di DPR Papua Tengah, Tolak Eksploitasi Gunung Weiland

NABIRE, TOMEI.ID | Masyarakat Peduli Alam dan Manusia yang tergabung dalam Siwiwo, Mapia, Pigaiye, Piyaiye,…

1 hari ago

Sambut HUT Ke-81 RI, Dukcapil Papua Tengah dan Nabire Buka Layanan Adminduk Gratis

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan…

3 hari ago