NABIRE, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB merilis laporan yang menyatakan aparat TNI memasuki serta mendirikan pos-pos militer di Kampung Ogeapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, sejak 8 November 2025.
Informasi tersebut disampaikan oleh PIS TPNPB dan dipublikasikan melalui siaran pers resmi yang diterima redaksi tomei.id pada Senin (17/11/2025).
Menurut laporan itu, pembangunan pos dilakukan tanpa koordinasi dengan pemilik hak ulayat maupun warga setempat. Setelah pos berdiri, aparat disebut melaksanakan operasi lapangan dengan alasan pendistribusian solar cell kepada warga mulai 13 November 2025.
PIS TPNPB mengklaim kehadiran aparat memicu ketakutan dan trauma di kalangan warga Ogeapa. Laporan tersebut menyebut aparat melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah, sementara suara tembakan dikatakan beberapa kali terdengar selama operasi berlangsung.
Warga yang melapor kepada PIS TPNPB meminta DPR Papua, MRP, dan Bupati Intan Jaya segera mendorong penarikan pasukan dari kampung mereka. Aktivitas berkebun dan berburu sumber penghidupan utama masyarakat dilaporkan tak lagi dapat dilakukan bebas karena wilayah dinilai berada dalam pengawasan militer.
Selain itu, identitas budaya seperti busur, panah, rambut gimbal, maupun ciri fisik tertentu disebut warga kerap dicurigai sebagai atribut yang terkait TPNPB. Situasi ini, menurut laporan tersebut, membuat masyarakat merasa tertekan dan diawasi.
Dalam siaran persnya, Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB menegaskan bahwa sejak 2021 Brigjen Undius Kogoya telah menetapkan wilayah Kemandoga dari ujung Bandara Bilogai menuju Paniai sebagai zona pengungsian warga sipil terdampak konflik bersenjata.
Penempatan aparat militer di kampung-kampung di Distrik Homeyo, Wandai, dan wilayah lain juga dianggap TPNPB melanggar hukum humaniter internasional, karena wilayah tersebut diklaim sebagai zona perlindungan sipil.
TPNPB menyebut sejak meningkatnya intensitas kontak senjata pada 2019, warga dari Sugapa hingga Ugimba diarahkan mengungsi ke Kemandoga demi mendapatkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait laporan tersebut. [*].
