NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai di Nabire, Papua Tengah, mendesak pemerintah segera menarik pasukan TNI dari wilayah Paniai. Desakan tersebut disampaikan menyusul kekhawatiran mahasiswa terhadap situasi keamanan serta dampaknya bagi keselamatan masyarakat sipil di wilayah terdampak.
Mahasiswa menyebut keberadaan pasukan TNI telah menjangkau tiga distrik, yakni Aradide, Aweida, dan Ekadide. Mereka menilai situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, bahkan disebut mendorong sebagian warga meninggalkan kampung halaman untuk mencari tempat yang lebih aman.
Desakan itu disampaikan Agus Kenedi Kayame dalam konferensi pers Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai yang berlangsung di Aspan Kalibobo, Nabire, Kamis (5/11/2026).
Menurut Kenedi, masuknya pasukan dari satuan Yonif Teritorial Pembangunan ke wilayah permukiman masyarakat tidak disertai koordinasi yang memadai dengan warga setempat. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama menyangkut perlindungan masyarakat sipil dan hak asasi manusia.
“Masuknya militer tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu sudah membuat pelanggaran HAM dan membuat trauma kepada masyarakat hingga masyarakat mengungsi ke kampung tetangga,” ujar Kenedi.
Ia menjelaskan, perhatian mahasiswa terhadap situasi tersebut semakin meningkat setelah sejumlah unsur masyarakat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) beberapa kali mendatangi Puskesmas Tuguwai pada 30 Oktober hingga 3 November 2026. Kedatangan mereka, menurut Kenedi, bertujuan menyampaikan kegelisahan masyarakat menyusul kehadiran pasukan militer di Kampung Tuguwai.
Namun, ia menyebut pertemuan tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Situasi yang semula menjadi ruang penyampaian aspirasi itu, menurut keterangannya, kemudian berkembang menjadi ketegangan hingga terdengar suara tembakan.
“Kedatangan tersebut disambut dengan kecewa oleh militer yang kemudian dibalas dengan berbagai alasan. Situasi mulai memanas yang kemudian dibalas dengan penembakan secara brutal ke arah lain, perkiraan sekitar 500 lebih peluru senjata api yang keluar pada saat penembakan tersebut,” kata Kenedi.
Terkait keterangan mengenai perkiraan lebih dari 500 tembakan tersebut, mahasiswa meminta pemerintah dan pihak keamanan memberikan penjelasan terbuka mengenai kejadian di wilayah Tuguwai. Mereka menilai persoalan keamanan tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kepastian informasi dan langkah perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai selanjutnya mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera memastikan kondisi warga di wilayah terdampak. Pemerintah juga diminta mengambil langkah konkret untuk menjamin keselamatan masyarakat serta memfasilitasi kepulangan warga yang disebut mengungsi.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Paniai, Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Tengah, serta DPR Papua Tengah memberikan perhatian serius terhadap situasi keamanan di Paniai.
Mereka secara khusus mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kapolri mengevaluasi keberadaan serta penempatan pasukan keamanan di wilayah Papua Tengah.
Selain itu, mahasiswa meminta Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Bupati Paniai Yampit Nawipa segera mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat sipil. Menurut mereka, pemerintah daerah harus memastikan warga yang mengungsi mendapatkan jaminan keamanan dan dapat kembali ke kampung halaman masing-masing.
Mahasiswa juga menyampaikan penolakan terhadap rencana penambahan maupun pembangunan kantor batalyon, pos militer, dan Polsek di wilayah Paniai. Mereka menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat serta dampaknya terhadap rasa aman warga.
Tidak hanya menyangkut persoalan keamanan, mahasiswa turut menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya penolakan terhadap beberapa rencana pemekaran wilayah, aktivitas perusahaan yang mereka nilai bermasalah, serta program pembangunan yang menurut mereka belum memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sipil.
Mereka juga mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan pengiriman pasukan ke Tanah Papua dan menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia yang selama ini mereka soroti. Mahasiswa menilai pendekatan pembangunan di Papua harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan terlalu bertumpu pada pendekatan militer.
Bagi mahasiswa, persoalan paling mendesak saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat sipil yang berada di wilayah terdampak. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada penyampaian pernyataan, tetapi segera melakukan pengecekan kondisi warga, menjamin keamanan, dan memastikan masyarakat yang mengungsi memperoleh perlindungan.
“Pemda setempat dan Pemerintah Provinsi harus segera memulangkan masyarakat yang sedang mengungsi ke kediaman mereka masing-masing,” tegas Kenedi.
Ia menambahkan, mahasiswa akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar apabila pemerintah daerah tidak segera merespons tuntutan dan mengambil langkah nyata terhadap persoalan yang mereka sampaikan.
“Jika Pemda setempat dan pemerintah Provinsi membiarkan peristiwa tersebut begitu saja, mahasiswa bakal membuat demonstrasi dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Redaksi tomei.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Paniai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta pihak TNI terkait tudingan mahasiswa, kondisi masyarakat di tiga distrik, dugaan penembakan, dan informasi mengenai warga yang mengungsi. [*]
