NABIRE, TOMEI.ID | Rencana aksi Front Rakyat Bergerak dalam bentuk long march resmi ditolak. Kesepakatan ini diambil bersama oleh tokoh adat, kepala suku, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan aparat kepolisian dalam pertemuan strategis, Senin (6/4/2026).
Meski demikian, ruang penyampaian aspirasi tetap dibuka dengan kendali ketat aparat, pengawasan intensif, terukur, dan berbasis mitigasi risiko lapangan, guna mencegah eskalasi konflik serta menjaga stabilitas wilayah.
Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu, menegaskan bahwa pembatasan tersebut bukan bentuk pelarangan demonstrasi, melainkan langkah pengendalian untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Aksi tetap boleh dilaksanakan, tetapi tidak dalam bentuk long march,” ujarnya kepada wartawan di Nabire pada hari yang sama, sebagai langkah preventif menjaga ketertiban dan menghindari potensi gangguan kamtibmas.
Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan sejumlah faktor krusial, termasuk tidak adanya penanggung jawab resmi dalam surat pemberitahuan aksi yang diajukan oleh massa.
“Dalam surat yang dimasukkan, tidak ada penanggung jawab. Ini menjadi perhatian serius, berpotensi melanggar prosedur hukum serta memperbesar risiko kendali massa,” tegasnya Tatiratu.
Selain persoalan administratif, long march dinilai berisiko memicu gangguan lalu lintas, memperluas konsentrasi massa, serta membuka ruang eskalasi yang sulit dikendalikan di lapangan.
Sebagai solusi, aparat kepolisian bersama pemerintah daerah menyiapkan skema pengamanan terpusat dengan memfasilitasi mobilisasi massa menggunakan kendaraan.
“Tujuan aksi ke kantor DPR Papua Tengah. Kami bantu angkut peserta dengan truk yang sudah disiapkan,” jelasnya.
Langkah ini disebut sebagai kompromi antara menjaga hak menyampaikan pendapat di muka umum dan memastikan stabilitas wilayah tetap terkendali.
Tokoh adat dan pemerintah daerah menilai pendekatan tersebut sebagai bentuk pencegahan dini agar aksi tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan masyarakat luas.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa seluruh rangkaian aksi akan diawasi secara ketat, dengan harapan tetap berjalan damai, tertib, dan tidak melampaui batas hukum. [*].
