KIWIROK, TOMEI.ID | Situasi keamanan di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, kembali memanas. Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bahwa aparat TNI-Polri memutus jaringan internet di wilayah tersebut usai melakukan serangan udara pada 6 Oktober 2025.
Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat Komisi Nasional TPNPB-OPM yang diterima redaksi pada Jumat (10/10/2025). Dalam pernyataan itu, TPNPB menyebut dua pesawat tempur jenis Tucano dikerahkan untuk membombardir area pemukiman warga di Kiwirok.
“Setelah militer Indonesia melakukan bombardir, jaringan internet langsung dimatikan sehingga akses informasi dari lapangan terhambat,” ujar Panglima Kodap XV Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Alipky Taplo, dalam laporannya kepada markas pusat.
TPNPB juga mengklaim telah membakar sejumlah fasilitas milik pemerintah yang disebut digunakan sebagai pos pertahanan oleh aparat TNI.
“Seluruh aset negara Indonesia yang dijadikan pos militer telah dibakar habis. Hanya tersisa rumah aparat yang dijaga ketat dengan tumpukan karung pasir,” tulis laporan tersebut.
Hingga Jumat siang, TPNPB mengaku kontak senjata masih terjadi di sekitar barak militer Kiwirok.
“Penembakan masih terjadi hingga hari ini,” kata Lamek.
Dalam pernyataan yang sama, Manajemen Markas Pusat TPNPB-OPM mendesak para diplomat Papua Merdeka di luar negeri untuk mendesak Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB agar segera melakukan intervensi dan investigasi atas operasi militer Indonesia di wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua.
TPNPB menilai operasi militer yang berlangsung di Kiwirok, Intan Jaya, Yahukimo, Lanny Jaya, dan Puncak Papua telah menimbulkan korban warga sipil dan dianggap melanggar hukum humaniter internasional. Mereka juga menyerukan agar negara-negara asing menghentikan pasokan logistik dan bantuan militer kepada Indonesia.
“Kami mendesak negara-negara asing agar tidak lagi mengirim bantuan militer kepada Indonesia karena digunakan untuk menyerang warga sipil Papua,” tulis pernyataan tersebut.
Kelompok itu juga meminta pemerintah Indonesia memulihkan jaringan internet di Kiwirok dan menghentikan blokade terhadap warga yang ingin mencari makan di kebun. Mereka mendesak pemerintah bersama DPR RI menjelaskan status operasi militer di Tanah Papua yang disebut semakin meningkat sejak Januari 2025.
“Jika tujuannya perang terbuka, maka umumkan secara resmi agar warga sipil bisa dievakuasi,” tegas TPNPB dalam pernyataannya.
Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Juru Bicara Komisi Nasional TPNPB-OPM, Sebby Sambom, atas nama pimpinan pusat, yakni Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tertinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum). [*].
