YAHUKIMO, TOMEI.ID | Kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dari sayap Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran SMK Negeri 2 Dekai pada Sabtu (14/2/2026) sekitar pukul 15.00 WIT, aksi yang memicu kepanikan warga serta kekhawatiran serius terhadap keselamatan masyarakat sipil.
Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB tertanggal Minggu (15/2/2026), yang segera menyebar luas dan meningkatkan ketegangan serta keresahan masyarakat setempat.
Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo merupakan respons atas dugaan keterlibatan aparat militer Indonesia dalam aktivitas pendidikan dan layanan kesehatan di Papua.
“Kami memperingatkan agar semua aktivitas yang melibatkan unsur militer di sekolah dan fasilitas sipil segera dihentikan,” tegas Sebby Sambom dalam pernyataan tertulis.
Dalam siaran pers tersebut, TPNPB juga merujuk pada pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang, menurut versi mereka, menyebut tenaga kesehatan dan guru di Papua sebagai bagian dari TNI. Klaim tersebut dijadikan dasar pembenaran atas aksi pembakaran fasilitas pendidikan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Tentara Nasional Indonesia maupun Pemerintahan Kabupaten Yahukimo terkait klaim tersebut, termasuk konfirmasi tingkat kerusakan sekolah dan dampaknya terhadap kegiatan belajar-mengajar.
Pembakaran fasilitas pendidikan mempertegas meningkatnya risiko terhadap objek sipil di wilayah konflik. Dalam hukum humaniter internasional, sekolah dan fasilitas kesehatan dikategorikan sebagai infrastruktur sipil yang wajib dilindungi dari serangan bersenjata.
Di sisi lain, Pengamat keamanan Papua, Yan Christian Warinussy, menilai penargetan fasilitas pendidikan berpotensi memperburuk krisis sosial serta memperdalam trauma masyarakat sipil, mengancam stabilitas dan masa depan generasi muda.
“Fasilitas pendidikan adalah ruang netral yang harus dilindungi. Penyerangan terhadapnya berisiko memperparah ketidakamanan dan menghambat masa depan generasi muda,” ujarnya.
Insiden ini berpotensi memperburuk kondisi kemanusiaan di Yahukimo, wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami ketegangan bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan. Konflik berkepanjangan telah memicu pengungsian warga, terganggunya layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya rasa ketidakamanan masyarakat.
Ancaman terhadap guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil memunculkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan tenaga pelayanan publik yang selama ini menjadi tulang punggung akses layanan dasar di wilayah terpencil Papua Pegunungan.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil kembali mendesak semua pihak menahan diri dan memastikan perlindungan warga sipil. Mereka menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah dinamika konflik.
Perkembangan situasi di Yahukimo kini menjadi perhatian serius mengingat potensi eskalasi lanjutan yang dapat memperluas dampak konflik. Klarifikasi resmi dari otoritas negara serta langkah pengamanan yang proporsional dinilai penting untuk mencegah memburuknya situasi dan menjamin keselamatan masyarakat sipil. [*].
