JAYAPURA, TOMEI.ID | Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bertanggung jawab atas penembakan terhadap dua unit kapal di wilayah perbatasan Yahukimo–Asmat pada Minggu (3/5/2026).
Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB tertanggal Senin (4/5/2026) malam.
Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyebut informasi tersebut bersumber dari laporan Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka, yang dilaporkan dari markas operasi. Pernyataan ini merupakan klaim sepihak dan belum terverifikasi secara independen.
“TPNPB Kodap XVI Yahukimo bertanggung jawab atas penembakan tersebut,” ujar Sebby Sambom dalam siaran pers resmi yang diterima media, Selasa pagi, (5/2/2026).
Dalam laporan yang sama, Mayor Kopitua Heluka, sebagaimana dikutip dalam pernyataan jubir, menyebut operasi dilakukan oleh pasukan Kodap XVI Yahukimo di wilayah yang mereka kategorikan sebagai zona konflik bersenjata. Klaim tersebut juga menyebut keterlibatan unsur pasukan di bawah komando lapangan tertentu.
TPNPB melalui pernyataan resminya turut menyampaikan sejumlah sikap resmi terkait situasi keamanan di wilayah Yahukimo. Namun, redaksi tidak menyiarkan secara rinci bagian pernyataan yang memuat ancaman atau ajakan kekerasan demi menjaga prinsip kehati-hatian dalam pemberitaan.
Selain itu, dalam siaran pers yang sama, TPNPB juga menyampaikan sikap politik terkait konflik di Papua serta menegaskan kesiapan bertanggung jawab atas tindakan yang mereka klaim lakukan.
Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak TNI maupun Polri terkait klaim penembakan tersebut maupun kondisi di lokasi kejadian. Upaya konfirmasi kepada aparat keamanan masih dilakukan untuk memperoleh informasi pembanding.
Perkembangan situasi keamanan di wilayah Papua Pegunungan, khususnya Yahukimo dan sekitarnya, menjadi perhatian karena berpotensi berdampak terhadap keselamatan warga sipil dan aktivitas pelayanan publik. Masyarakat diimbau mengikuti informasi resmi dari otoritas berwenang. [*].
