NABIRE, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap VIII Intan Jaya mengklaim telah melakukan penyerangan bersenjata terhadap aparat TNI–Polri di Bandara Sokopaki, Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu (31/1/2026) sekitar pukul 09.15 WIT.
Klaim tersebut disampaikan melalui siaran pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional (KOMNAS) TPNPB yang beredar di sejumlah grup komunikasi WhatsApp dan kemudian tersebar di media sosial. Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat konfirmasi resmi dari pihak TNI, Polri, maupun otoritas keamanan terkait mengenai kebenaran peristiwa tersebut.
Dalam pernyataan tertulis itu, TPNPB menyebutkan bahwa penyerangan diklaim dipimpin langsung oleh pimpinan Kodap VIII Intan Jaya bersama pasukan mereka di wilayah Sugapa. Namun, tidak dijelaskan secara rinci mengenai kondisi lapangan, dampak serangan, maupun kemungkinan adanya korban.
Selain klaim penyerangan, TPNPB juga menyatakan akan terus melakukan aksi bersenjata apabila aparat keamanan Indonesia tetap terlibat dalam aktivitas penerbangan di wilayah Intan Jaya. Kelompok tersebut sekaligus mengeluarkan larangan kepada warga sipil untuk tidak menggunakan layanan penerbangan komersial yang masuk atau keluar dari wilayah yang mereka sebut sebagai “zona perang”.
Dalam rilis yang sama, TPNPB mengajukan sejumlah tuntutan, antara lain penarikan aparat keamanan dari kawasan pemukiman warga di seluruh wilayah Intan Jaya. Mereka menuding keberadaan pos militer di lingkungan sipil telah berdampak pada fasilitas umum, termasuk klaim kerusakan Gereja Katolik Santo Bernadus akibat aktivitas logistik militer.
TPNPB juga menyampaikan ancaman langsung kepada Bupati Intan Jaya Aner Maiseni dengan menuntut penghentian seluruh aktivitas pemerintahan daerah serta pemindahan pusat administrasi ke Kabupaten Paniai atau ke Jakarta. Kelompok tersebut mengklaim akan melanjutkan aksi bersenjata jika tuntutan itu tidak dipenuhi.
Tekanan politik turut diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan tersebut, TPNPB mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan fungsi sektor-sektor sipil yang mereka nilai saat ini berada di bawah dominasi aparat keamanan di Tanah Papua. Mereka juga mengaitkan isu Papua dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks konflik global.
Perlu ditegaskan bahwa seluruh informasi di atas merupakan klaim sepihak dari TPNPB. Hingga saat ini, belum ada verifikasi independen maupun pernyataan resmi dari TNI, Polri, pemerintah daerah Intan Jaya, atau pemerintah pusat terkait klaim penyerangan, larangan penerbangan sipil, maupun dugaan kerusakan fasilitas umum yang disampaikan kelompok tersebut.
Siaran pers itu ditandatangani oleh jajaran pimpinan Komando Nasional TPNPB-OPM, yakni Panglima Tinggi Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto, serta Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen. [*].
