TPNPB Ndugama Tegaskan Tak Perangi Warga Sipil, Hadir Wamena Jadikan Medan Revolusi

WAMENA, TOMEI.ID | TPNPB OPM melalui Kodap III Ndugama-Darakma kembali mengeluarkan pernyataan resmi kepada publik terkait eskalasi konflik bersenjata di wilayah Wamena.

Dalam keterangannya, Sabtu (31/5), pimpinan Kodap III menegaskan bahwa perjuangan mereka ditujukan semata-mata terhadap aparat negara dan bukan terhadap warga sipil.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat sipil serta polemik pernyataan sejumlah tokoh daerah yang dinilai diskriminatif terhadap warga Nduga yang mengungsi di Wamena.

“Kami bukan orang baru di Lembah Baliem. Kami adalah anak-anak bangsa Papua, dan perjuangan ini bukan untuk suku, marga, atau keluarga tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa Papua,” tegas Kodap III dalam siaran persnya.

TPNPB secara terang menolak pernyataan yang menyebut bahwa pengungsi asal Nduga harus kembali ke daerah asal mereka. Menurut mereka, warga Nduga yang kini berada di Wamena bukanlah “pendatang,” melainkan bagian dari penduduk asli Lembah Baliem. Pernyataan ini mengkritik keras otoritas lokal yang dianggap melakukan pengusiran secara tidak beralasan.

“Gubernur Papua Pegunungan, Bupati 8 kabupaten, DPRP, MRP, lembaga gereja, dan lembaga hak asasi manusia punya tanggung jawab menjaga warga sipil, baik asli Papua maupun warga Nusantara,” demikian kutipan dari poin kedua pernyataan sikap TPNPB.

TPNPB juga menyampaikan bahwa keberadaan mereka di Wamena bukanlah tanpa alasan. Mereka menyatakan bahwa selama 36 Kodap di seluruh Tanah Papua masih dalam posisi perang, maka setiap wilayah sah dijadikan medan revolusi.

“Kami tidak minta provinsi atau pembangunan jalan trans. Kami perang revolusi gerilya, dan Wamena adalah bagian dari itu. Tidak ada yang boleh melarang kami berada di sini,” tulis mereka.

Kodap III juga memperingatkan bahwa senjata-senjata milik TPNPB dari seluruh wilayah telah diperintahkan untuk masuk ke Wamena sebagai bagian dari konsentrasi operasi bersenjata.

Dalam pernyataan itu, Kodap III juga mengajak Kodap-Kodap lain yang telah hadir di Wamena untuk bersatu dalam gerakan perlawanan bersenjata. Mereka menganggap bahwa saat ini bukan waktu untuk mengurusi pembangunan kantor atau fasilitas formal karena Papua, menurut mereka, masih dalam situasi revolusi.

Tak hanya itu, mereka juga mengeluarkan peringatan keras terhadap pihak-pihak yang mengancam atau menyampaikan ujaran diskriminatif terhadap warga Nduga.

“Siapa pun yang kami dengar mengancam pengungsi Nduga, kami tidak akan pandang siapa. Kami akan tindak,” tulis mereka dalam poin kedelapan.

Komando Pusat TPNPB-OPM Bertanda Tangan Siaran pers ini turut ditandatangani oleh jajaran tertinggi Komando Nasional TPNPB-OPM, termasuk: Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima, Mayor Jenderal Terianus Satto, Kepala Staf Umum, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum.

Selain itu, Sebby Sambom, juru bicara resmi TPNPB-OPM, bertindak sebagai penanggung jawab siaran pers dari Markas Pusat Komnas TPNPB.

Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran atas kondisi keamanan di Wamena yang semakin tidak menentu. TPNPB memperingatkan bahwa operasi mereka akan terus berlanjut dan menyerukan kepada aparat keamanan Indonesia (TNI-Polri) untuk tidak menyasar masyarakat sipil sebagai bagian dari konflik.

Dengan eskalasi ini, kemungkinan besar Wamena akan menjadi titik konsentrasi baru konflik bersenjata antara pasukan TPNPB dan aparat negara. Seruan akan perlindungan terhadap warga sipil kini menjadi salah satu sorotan utama. [*]