JAYAPURA, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB mengeluarkan pernyataan sikap resmi pada Rabu (10/9/2025).
Dalam siaran pers tersebut, TPNPB menolak keras adanya petisi yang disebut dibuat oleh Satgas gabungan TNI-Polri di wilayah Maybrat, Papua Barat Daya.
Menurut juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, petisi itu berisi penolakan terhadap keberadaan TPNPB serta aktivis kemanusiaan dan kemerdekaan Papua, khususnya di Distrik Aifat Selatan, Aifat Timur, dan Aifat Timur Jauh.
“Petisi itu menegaskan aparat militer Indonesia akan bertindak tegas terhadap aktivis kemanusiaan dan aktivis kemerdekaan bangsa Papua selain TPNPB. Kami dengan tegas menolak petisi tersebut,” ujar Sambom dalam keterangan tertulis.
TPNPB menegaskan kepada Panglima TNI dan pemerintah Indonesia agar tidak melibatkan warga sipil dalam konflik bersenjata di Papua. Mereka menilai langkah tersebut merupakan bentuk intimidasi dan teror yang berpotensi melanggar hukum humaniter internasional.
“Kalau mau perang, silakan datang langsung ke markas TPNPB di seluruh wilayah Sorong. Kami siap menghadapi. Tapi jangan jadikan rakyat sipil sebagai tameng,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, TPNPB juga memperingatkan kepala distrik, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh pemuda yang disebut ikut menandatangani petisi tersebut. Mereka dianggap sebagai bagian dari operasi intelijen militer Indonesia.
Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menegaskan bahwa pihaknya akan menjadikan penandatangan petisi sebagai target.
TPNPB juga mendesak Presiden Prabowo Subianto serta pimpinan TNI-Polri menghentikan segala bentuk tekanan terhadap masyarakat sipil dan aktivis di Papua.
“Sekali lagi kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, dan Polri, hentikan intimidasi terhadap warga sipil, aktivis kemanusiaan, dan aktivis kemerdekaan Papua. Jika aparat militer dikirim ke Papua, silakan berhadapan langsung dengan kami, bukan rakyat sipil,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Siaran pers ini ditandatangani oleh Jenderal Goliat Tabuni selaku Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
Hingga berita ini diturunkan, pihak TNI-Polri maupun pemerintah pusat belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan TPNPB tersebut. [*].
