NABIRE, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka, kembali mengeluarkan seruan politik kepada komunitas internasional dengan meminta investor asing menghentikan kerja sama ekonomi dengan Pemerintah Indonesia di Tanah Papua.
Seruan tersebut tertuang dalam Siaran Pers ke-III Manajemen Markas Pusat KOMNAS tertanggal 22 Februari 2026. Dalam dokumen itu, TPNPB menilai investasi yang berjalan tanpa persetujuan penuh masyarakat adat Papua tidak memiliki legitimasi moral.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS menyebut wilayah Papua, dari Sorong hingga Merauke, sebagai tanah dengan hak historis dan kultural milik Orang Asli Papua. Mereka menegaskan bahwa aktivitas investasi dinilai memperkuat struktur yang dianggap tidak merepresentasikan kehendak politik rakyat Papua.
Seruan itu secara khusus diarahkan kepada negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang dinilai memiliki keterlibatan investasi di Papua. TPNPB juga kembali menyinggung Perjanjian New York tahun 1962, yang menurut mereka tidak mencerminkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Selain isu investasi, TPNPB mengangkat narasi krisis kemanusiaan akibat konflik bersenjata dan operasi keamanan di sejumlah wilayah Papua. Dalam pernyataannya, kelompok tersebut mengklaim lebih dari 100 ribu warga sipil terdampak pengungsian serta terjadi penggusuran tanah dan hutan adat.
Namun demikian, angka dan klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh media maupun lembaga kemanusiaan. Sikap itu menegaskan konsolidasi posisi politik kelompok tersebut dalam isu investasi dan konflik bersenjata di Papua.
TPNPB juga menyerukan agar negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan perhatian terhadap situasi Papua serta membuka akses pemantauan internasional terhadap kondisi warga sipil.
Seruan penghentian investasi ini menempatkan isu Papua tidak hanya dalam ranah keamanan, tetapi juga dalam konteks ekonomi-politik global. Pemerintah Indonesia selama ini menempatkan investasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi percepatan pembangunan di Papua.
Dinamika Papua hingga kini tetap menjadi persoalan kompleks yang memuat dimensi sejarah, politik, ekonomi, dan kemanusiaan, dengan perbedaan narasi antara pendekatan keamanan negara dan tuntutan hak politik kelompok separatis yang masih menjadi titik krusial dalam upaya penyelesaian konflik.
Siaran pers resmi tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom, Jubir TPNPB OPM, serta penanggung jawab nasional KOMNAS TPNPB-OPM: Jenderal Goliath Tabuni (Panglima Tinggi), Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayor Jenderal Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum).
Dengan demikian, informasi tersebut disampaikan secara independen dari Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. Tim redaksi Tomei.id akan terus memperbarui perkembangan situasi secara berkala, faktual, akurat, berimbang, terpercaya, serta bertanggung jawab kepada publik luas. [*].
