Berita

TPNPB Serukan Penghentian Perang Suku di Papua, Konflik Horizontal Dinilai Perparah Krisis Kemanusiaan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyerukan penghentian perang suku dan konflik horizontal yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua.

Kelompok tersebut menilai bentrokan antarsesama orang Papua hanya akan memperbesar korban jiwa serta memperburuk situasi kemanusiaan di tengah meningkatnya konflik bersenjata dan operasi keamanan di berbagai daerah.

Seruan itu disampaikan melalui siaran pers tertanggal Kamis (14/5/2026) yang disampaikan juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. Dalam pernyataannya, TPNPB meminta masyarakat Papua mengedepankan penyelesaian damai melalui mekanisme adat dan mediasi para kepala suku.

“Perang suku antar sesama orang Papua yang sudah terjadi di Wamena, Timika, Nabire dan wilayah lain di Tanah Papua agar hal itu jangan terulang kembali,” demikian isi pernyataan tersebut.

TPNPB menilai persoalan antarkelompok masyarakat Papua seharusnya diselesaikan melalui jalur musyawarah adat dan rekonsiliasi, bukan dengan kekerasan yang dinilai dapat memperpanjang konflik sosial di tengah masyarakat.

Menurut kelompok tersebut, konflik horizontal yang terus berlangsung tidak hanya memicu korban jiwa, tetapi juga memperlemah persatuan masyarakat asli Papua di tengah situasi keamanan yang disebut masih belum stabil di sejumlah wilayah.

Selain menyoroti konflik sosial, TPNPB juga menyinggung operasi militer dan bentrokan bersenjata yang disebut masih berlangsung di beberapa daerah, seperti Tembagapura, Puncak, Puncak Jaya, Yahukimo, Intan Jaya, Nduga, Maybrat, Pegunungan Bintang, hingga Wamena.

Dalam pernyataannya, TPNPB turut menyerukan persatuan masyarakat Papua dari Sorong hingga Merauke dan meminta agar tidak lagi muncul perbedaan identitas antarkelompok masyarakat Papua, termasuk dikotomi antara masyarakat pesisir dan pegunungan.

“Hentikan membedakan orang pantai dan gunung, karena kita adalah satu ras dan bangsa Papua,” tulis TPNPB dalam siaran pers yang dikutip tomei.id di Nabire, Jumat (15/5/2026).

TPNPB juga menyebut konflik berkepanjangan, baik konflik sosial maupun konflik bersenjata, telah memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat Papua, terutama warga sipil yang berada di wilayah konflik.

Siaran pers tersebut ditandatangani sejumlah pimpinan TPNPB-OPM, di antaranya Panglima Tinggi TPNPB-OPM Jenderal Goliath Tabuni, Wakil Panglima Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah terkait isi siaran pers tersebut. Tomei.id akan terus memperbarui informasi secara akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Terima 34 Motor dari Gubernur, Wim Joani: Bantu Ekonomi dan Buka Lapangan Usaha

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Penerima bantuan sepeda motor dari Gubernur Papua Tengah, Meki Frit Nawipa,…

5 jam ago

Meki Nawipa Targetkan Intan Jaya Terang 24 Jam Mulai Desember 2026

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menargetkan Kabupaten Intan Jaya mulai menikmati…

5 jam ago

Meki Nawipa Cek Sekolah dan PLN di Intan Jaya, Janji Percepat Pembangunan

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Frit Nawipa, bersama rombongan Forum Koordinasi Pimpinan…

6 jam ago

Pasokan Menipis, Harga Sirih di Pasar Sanggeng Tembus Rp700 Ribu

MANOKWARI, TOMEI.ID | Harga sirih di Pasar Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, melonjak hingga Rp700.000…

7 jam ago

Pelajar Tolak MBG, Kadisdikbud Papua Tengah: Kewenangan Ada di BGN

NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah Nawipa, menegaskan pihaknya…

7 jam ago

Kapolres Nabire Akui Aksi Tolak MBG Berjalan Aman, 467 Personel Gabungan Dikerahkan

NABIRE, TOMEI.ID | Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu mengakui aksi demonstrasi pelajar dan mahasiswa…

14 jam ago