JAYAPURA, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menolak keterlibatan sejumlah pejabat Papua dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait program pembangunan di Tanah Papua, karena menurut kelompok tersebut, pembangunan tanpa penyelesaian konflik dan persoalan HAM tidak menyentuh akar persoalan Papua.
Sikap ini disampaikan melalui siaran pers di terima tomei.id, dari Manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB yang dirilis pada Selasa (16/12/2025).
Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, menyebut seluruh kepala daerah dan pejabat Papua yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara dianggap tidak mewakili aspirasi rakyat Papua.
TPNPB menegaskan, persoalan Papua bukan semata soal pembangunan, melainkan berkaitan dengan konflik bersenjata, sejarah politik, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berlangsung puluhan tahun. Karena itu, TPNPB ini menolak seluruh program unggulan pemerintah pusat yang dijalankan tanpa penyelesaian konflik terlebih dahulu.
“TPNPB menyatakan siap menolak seluruh pembangunan dan program pemerintah pusat di Tanah Papua serta menentang pejabat Papua yang dianggap memperpanjang kolonialisme di wilayah ini. Kami menilai pembangunan belum menyentuh penyelesaian konflik dan HAM di Tanah Papua,” demikian kutipan pernyataan dalam siaran pers tersebut.
TPNPB ini juga menuntut agar Presiden Prabowo membuka ruang penyelesaian konflik bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan Indonesia, menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, dan mengizinkan lembaga-lembaga HAM internasional memberikan bantuan kepada warga sipil yang terdampak konflik.
Menurut TPNPB, penyelesaian persoalan Papua harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat Papua, Pemerintah Indonesia, serta aktor internasional, dengan penelusuran ulang terhadap sejarah integrasi Papua.
Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Jenderal Goliat Tabuni; Wakil Panglima, Letnan Jenderal Melkisedek Awom; Kepala Staf Umum, Mayor Jenderal Terianus Satto; dan Komandan Operasi Umum, Mayor Jenderal Lekagak Telenggen.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara maupun pemerintah daerah di Papua terkait isi siaran pers dan ancaman yang disampaikan Tentara Papua Nasional Papua Barat (TPNPB). [*].
