Berita

Tragedi Soanggama Berdarah: KNPB Serukan Perlindungan Pengungsi dan Investigasi HAM

JAYAPURA, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendesak pemerintah Indonesia dan lembaga internasional segera melakukan investigasi independen terkait tragedi yang menewaskan 12 warga sipil di Kampung Soanggama, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 15 Oktober 2025.

Peristiwa yang oleh KNPB disebut “Tragedi Soanggama Berdarah” menelan korban termasuk seorang ibu dan satu orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Insiden ini menyoroti eskalasi konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan aparat TNI-Polri, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di wilayah paling rawan di Papua.

Juru Bicara Nasional KNPB, Ogram Wanimbo, menilai situasi di Intan Jaya kini berada dalam fase darurat militer dan kemanusiaan. Ribuan warga sipil terpaksa mengungsi ke kampung dan hutan, dengan akses bantuan kemanusiaan yang minim.

“KNPB mendesak pemerintah Indonesia dan lembaga internasional melakukan investigasi atas tragedi Soanggama Berdarah serta memberikan perlindungan bagi pengungsi,” tegas Ogram Wanimbo, Rabu (29/10/2025).

Sebagai respons resmi terhadap tragedi tersebut, KNPB mengeluarkan delapan tuntutan utama. Organisasi ini mengutuk keras pembantaian 12 warga sipil dan menyerukan penetapan 15 Oktober sebagai hari peringatan tragedi kemanusiaan di Intan Jaya.

KNPB menuntut penarikan seluruh pasukan TNI-Polri dari wilayah tersebut serta mendorong investigasi independen oleh lembaga advokasi HAM internasional.

Selain itu, mereka meminta Palang Merah Internasional (ICRC) dan organisasi kemanusiaan global meninjau kondisi pengungsi secara langsung.

Organisasi ini menegaskan bahwa pembunuhan warga sipil merupakan dugaan pelanggaran HAM berat oleh negara, mendesak pembangunan kamp pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta menolak segala bentuk eksploitasi sumber daya alam tanpa melibatkan rakyat asli Papua.

Terakhir, KNPB menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat melalui referendum.

KNPB menekankan bahwa tragedi ini mencerminkan siklus kekerasan berulang di Papua. Organisasi tersebut memperingatkan, tanpa investigasi transparan dan keterlibatan dunia internasional, keadilan bagi korban sipil akan terus terabaikan.

Tim redaksi tomei.id berupaya mengonfirmasi pernyataan dari pihak terkait. Hingga berita ini diterbitkan, pihak TNI-Polri maupun pemerintah pusat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuduhan dan desakan KNPB tersebut. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Fransina Daby Dorong Anak Muda Papua Pegunungan Siap Hadapi Persaingan Kerja

WAMENA, TOMEI.ID | Berbekal semangat tinggi, lebih dari 100 anak asli Papua (OAP) mengikuti pelatihan…

8 jam ago

Duel Final Pemuda Baptis Cup 2026 Tuntas, Fransina Daby: Jangan Sia-siakan Masa Muda

WAMENA, TOMEI.ID | Gelaran Pemuda Baptis Cup 2026 resmi ditutup dengan duel final yang mempertemukan…

8 jam ago

IMIJ Manokwari Desak Pemkab Intan Jaya Segera Resmikan Asrama Permanen yang Terbengkalai 11 Tahun

MANOKWARI, TOMEI.ID | Ikatan Mahasiswa Intan Jaya (IMIJ) Kota Studi Manokwari mendesak Pemerintah Kabupaten Intan…

9 jam ago

HUT ke-42 SMP Negeri 6 Manokwari Perkuat Pendidikan Karakter dan Gerakan Sekolah Hijau

MANOKWARI, TOMEI.ID | SMP Negeri 6 Manokwari memperkuat komitmen membangun pendidikan berkarakter sekaligus menciptakan lingkungan…

24 jam ago

Abner Itlay Serukan Persatuan Masyarakat Manokwari Jelang KONSIN XII KINGMI

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pelaksanaan Konferensi Sinode (KONSIN) XII Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua…

24 jam ago

25 Tahun Otsus Papua, FIM-WP Timika Gelar Aksi Peti Mati dan Lilin, Tuntut Referendum

TIMIKA, TOMEI.ID | Memperingati 25 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Forum Independen Mahasiswa West…

1 hari ago