UNIPA Satukan Perspektif Demokrasi dan Lingkungan dalam Kuliah Umum Kehutanan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Fakultas Kehutanan Universitas Papua (UNIPA) mengangkat keterkaitan antara data kepemiluan, demokrasi, serta masa depan pengelolaan hutan dan lingkungan Papua Barat melalui sebuah kuliah umum yang digelar di Manokwari, Senin (2/11/2026).

Kuliah umum bertajuk “Data dan Informasi Pemilu: Menjembatani Kehutanan, Lingkungan, dan Demokrasi di Tanah Papua Barat” tersebut menjadi ruang akademik untuk mempertemukan perspektif penyelenggara pemilu dan dunia kehutanan dalam membahas pentingnya informasi, partisipasi masyarakat, serta kebijakan publik bagi pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di Fakultas Kehutanan UNIPA itu menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang dan perspektif berbeda, yakni Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Abdul Muin Salewe, serta Dekan Fakultas Kehutanan UNIPA, Dr. Elieser Y. I. V. Sirami, S.Hut., M.Sc.

Abdul Muin memberikan pemahaman mengenai perencanaan, pengelolaan, serta pentingnya data dan informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, Elieser Sirami membahas perspektif akademik mengenai keterkaitan pembangunan kehutanan, lingkungan hidup, dan kehidupan demokrasi di Tanah Papua.

Pertemuan dua perspektif tersebut membuka ruang diskusi mengenai hubungan antara proses demokrasi dan arah kebijakan pembangunan. Sebab, kebijakan publik yang lahir melalui proses politik memiliki pengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Papua Barat memiliki kekayaan hutan, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam yang memiliki arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat, termasuk masyarakat adat. Karena itu, pengelolaan kekayaan alam membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, informasi yang akurat, transparansi, serta partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.

Melalui kuliah umum tersebut, mahasiswa Fakultas Kehutanan UNIPA diajak melihat persoalan lingkungan tidak hanya dari aspek teknis kehutanan. Mereka juga didorong memahami hubungan antara kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, dan masa depan pengelolaan sumber daya alam.

Bagi mahasiswa kehutanan, pembahasan ini menjadi kesempatan untuk memperluas wawasan di luar bidang teknis. Selain memahami ekologi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, mahasiswa perlu memiliki pemahaman mengenai bagaimana kebijakan dan proses demokrasi dapat memengaruhi arah pembangunan.

Mahasiswa sebagai generasi muda juga memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan melalui pemikiran kritis, penguasaan informasi, dan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat serta lingkungan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) dan Sylva Fakultas Kehutanan UNIPA. Kolaborasi itu menjadi ruang pertemuan antara lingkungan akademik dan lembaga penyelenggara pemilu dalam memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai demokrasi.

Melalui kegiatan tersebut, Fakultas Kehutanan UNIPA mendorong lahirnya pemahaman bahwa kualitas demokrasi, kebijakan pembangunan, dan kelestarian lingkungan merupakan bagian yang saling berkaitan.

Masa depan pembangunan Papua Barat, pada akhirnya, tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat, kualitas pengambilan kebijakan, serta kemampuan menjaga kekayaan alam secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan bagi generasi mendatang. [*]