Wagub Papua Dorong Satu Data OAP Terpadu, Aryoko Rumaropen Tegaskan Fondasi Pembangunan Papua Harus Berbasis Data Akurat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan pentingnya penguatan administrasi kependudukan dan penyusunan satu data Orang Asli Papua (OAP) yang valid, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi utama dalam arah pembangunan Papua ke depan.

Penegasan tersebut disampaikan Aryoko saat membuka Rapat Koordinasi Data Orang Asli Papua se-Tanah Papua yang mempertemukan pemerintah daerah, lembaga adat, serta berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat sinkronisasi data OAP di seluruh wilayah Papua.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menilai keberadaan data Orang Asli Papua memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program pembangunan, hingga penentuan arah keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat asli Papua.

Menurutnya, data OAP bukan sekadar dokumen administratif atau angka statistik semata, melainkan instrumen utama untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat asli Papua secara tepat sasaran dan berkeadilan.

“Data Orang Asli Papua harus dibangun secara valid, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan karena menjadi dasar dalam memastikan keberpihakan pembangunan bagi masyarakat asli Papua,” tegas Aryoko Rumaropen.

Ia menjelaskan, penguatan satu data OAP juga menjadi bagian penting dalam mendukung visi Pemerintah Provinsi Papua, yakni mewujudkan “Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni” atau Papua Cerah melalui tata kelola pemerintahan yang lebih terukur dan berbasis data.

Karena itu, pemerintah memandang penyusunan data OAP yang akurat menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan Papua yang lebih inklusif, adil, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Tanah Papua.

Aryoko menekankan bahwa penyusunan satu data Orang Asli Papua tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga adat, tokoh masyarakat, hingga seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua.

Selain itu, proses pendataan juga harus menghormati nilai-nilai adat, budaya, sejarah, serta identitas masyarakat Papua dengan melibatkan komunitas adat dalam tahapan verifikasi dan legitimasi sosial agar data yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.

“Melalui forum koordinasi ini diharapkan tercapai kesepakatan bersama terkait definisi dan kriteria Orang Asli Papua, standarisasi metode pengumpulan dan verifikasi data, pengembangan sistem data terpadu antarwilayah, serta penyusunan rencana aksi yang konkret, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemprov Papua berharap rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sistem data OAP yang terintegrasi guna memperkuat kualitas pelayanan publik, perlindungan hak masyarakat adat, serta arah pembangunan Papua yang lebih berpihak kepada Orang Asli Papua. [*].