NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor Perwakilan BPK Bali, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini menjadi tahapan awal yang wajib dan krusial sebelum proses audit dilaksanakan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) guna memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Entry meeting yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (Ditjen PKN VI) BPK RI tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Anggota VI BPK RI H. Fathan Suchi, Dirjen PKN VI Laode Nusria, serta Ketua APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud. Sejumlah kepala daerah dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua turut mengikuti agenda tersebut.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley menyampaikan apresiasi atas dimulainya pemeriksaan interim LKPD 2025. Menurut Deinas Geley, audit bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi instrumen penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan regulasi.
“Mewakili Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas pendampingan dan arahan yang terus diberikan. Pemeriksaan ini menjadi momentum pembinaan agar tata kelola keuangan semakin tertib dan efektif,” ujar Deinas Geley melalui sambungan seluler.
Deinas Geley menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen memperkuat sistem pengelolaan keuangan, termasuk peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Deinas Geley juga meminta seluruh perangkat daerah bersikap kooperatif dan proaktif dalam menyiapkan dokumen serta data pendukung selama proses audit berlangsung.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan tahap awal yang menentukan arah pemeriksaan. Pada tahap ini, BPK menyampaikan tujuan, lingkup, serta kriteria audit kepada entitas yang diperiksa.
Menurut I Gusti Ngurah Satria Perwira, kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan mempertanggungjawabkan anggaran akan sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan. Entry meeting juga bertujuan memastikan proses audit berjalan transparan, profesional, dan kooperatif.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan arahan terkait penguatan tata kelola keuangan daerah. Sejumlah isu strategis turut disorot, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas anggaran, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), perlindungan lahan pertanian, pengawasan lingkungan sektor pertambangan, serta sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Bagi Papua Tengah sebagai provinsi otonomi baru, pemeriksaan LKPD 2025 menjadi indikator penting dalam mengukur kapasitas tata kelola keuangan publik. Hasil audit akan mencerminkan sejauh mana sistem administrasi dan pengendalian internal berjalan efektif.
Apabila pemeriksaan menunjukkan hasil positif, capaian tersebut dapat memperkuat kredibilitas pemerintah daerah. Namun, jika ditemukan temuan signifikan, pemerintah daerah wajib segera melakukan perbaikan agar tidak berdampak pada pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap proses pemeriksaan LKPD Tahun 2025 berjalan lancar, objektif, dan memberikan nilai tambah yang signifikan serta rekomendasi konstruktif bagi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” ujar I Gusti Ngurah Satria Perwira. [*].
