Berita

WFH Setiap Jumat, Pemprov Papua Dorong Transformasi Kerja ASN Berbasis Digital

JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai mendorong transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) melalui penerapan sistem kerja berbasis digital, salah satunya dengan memberlakukan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.

Kebijakan tersebut diterapkan setiap hari Jumat dan berjalan beriringan dengan skema work from office (WFO) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Yudianto, menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas kinerja sekaligus mempercepat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“WFH dilaksanakan satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujarnya.

Menurut Jeri, penerapan WFH tidak sekadar perubahan pola kerja, tetapi juga bagian dari penguatan layanan digital di lingkungan pemerintah daerah. Berbagai platform digital dioptimalkan, mulai dari e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, hingga sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).

“Penguatan layanan digital dilakukan melalui e-office, tanda tangan elektronik, absensi elektronik, dan SIMPEG,” katanya.

Selain mendorong efisiensi kerja, kebijakan ini juga ditujukan untuk mengurangi mobilitas pegawai tanpa mengganggu kualitas pelayanan publik. Pemerintah menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski pola kerja mengalami penyesuaian.

Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD, termasuk dalam pengaturan jadwal kerja, sistem pengawasan, hingga mekanisme evaluasi kinerja pegawai.

“Pengaturan teknis pelaksanaan WFH dan WFO diserahkan kepada masing-masing OPD,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola kerja ASN yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan publik berbasis digital di Provinsi Papua.

Di tengah tuntutan modernisasi birokrasi, langkah ini menjadi indikator awal sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam bertransformasi menuju sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis teknologi. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

DPR Papua Tengah Desak Kapolda Jelaskan Perkembangan Kasus Dogiyai

NABIRE, TOMEI.ID | Wakil Ketua I DPR Papua Tengah, Diben Elaby, meminta Kapolda Papua Tengah…

1 hari ago

KADIN Dogiyai Dorong Kopi Kembali Jadi Penggerak Ekonomi Masyarakat

NABIRE, TOMEI.ID | Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Dogiyai, Amatus Anouw, mendorong masyarakat…

1 hari ago

IPMADO Tuding Eks Kapolres Dogiyai Yocbeth Mince Mayor Otak Pembunuhan Juventus Edowai

NABIRE, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire menuding mantan Kapolres…

1 hari ago

Polda Papua Barat Tetapkan Dua Tersangka Kematian Presenter TVRI Yanto Idorway

MANOKWARI, TOMEI.ID | Polda Papua Barat menetapkan dua orang berinisial D dan P sebagai tersangka…

2 hari ago

Perdana Ikut Kriyanusa 2026, Dekranasda Deiyai Bawa Noken dan Kerajinan Khas ke Panggung Nasional

JAKARTA, TOMEI.ID | Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Deiyai untuk pertama kalinya membawa produk…

2 hari ago

Dari Buku ke Diskusi, IPM-IDAKI Gerakkan Budaya Literasi di Kampung Harapan

NABIRE, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi Idadagi Kigamani (IPM-IDAKI) kembali menggelar kegiatan Lapak Baca…

2 hari ago