JAKARTA, TOMEI.ID | Aspirasi para murid sekolah yang menginginkan pendidikan gratis di Papua dinilai sebagai suatu masukan yang baik kepada pemerintah.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan Mandenas, pada 18 Februari 2025.
Bahkan, Mandenas akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan kementerian terkait lainnya, untuk merespons aspirasi para murid sekolah terkait pendidikan gratis di Papua.
Anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini sebelumnya telah menjelaskan bahwa program MBG dan pendidikan gratis tidak perlu dibenturkan.
Ia menilai, dua program tersebut bisa berjalan bersama karena bersumber dari dua mata anggaran yang berbeda, di mana MBG dari APBN dan pendidikan gratis dari dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Menurut Mandenas, aspirasi perihal pendidikan gratis menjadi masukan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap alokasi dana Otsus Papua yang berjalan selama kurang lebih 23 tahun sampai saat ini, khususnya di bidang pendidikan.
“Sebagai Anggota DPR RI Dapil Papua, kita setuju denganapa yang disampaikan para murid sekolah. Pada prinsipnya, permintaan ini akan kita koordinasikan di rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan meminta dukungan pimpinan DPR.”
“Tujuannya, antara alokasi anggaran dan aturan pelaksanaanpenggunaan dana pendidikan 30 persen yang diamanatkandalam Pasal 34 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang OtonomiKhusus (Otsus) itu bisa memberikan proteksi kepada paramurid sekolah orang asli Papua yang mengharapkan adanyasubsidi pendidikan gratis,” kata Yan Mandenas.
Diketahui, dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka (2) huruf a UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang OtonomiKhusus Bagi Provinsi Papua, disebutkan: “30% (tiga puluh persen ) untuk belanja pendidikan.”
“Untuk porsi bagaimana pendidikan itu gratis, itulah yang akan dikoordinasikan antara DPR dan pemerintah, agar mendorong harapan para murid dan orang tua murid itu bisaterakomodir dalam dana Otsus di kabupaten/kota di Papua,”terangnya.
Sedangkan untuk program MBG, Mandenas berharap semua murid, orang tua murid, dan seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Papua, memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaannya.
“Memang kita harus perlu bedakan persoalan pendidikangratis dan MBG yang menjadi janji kampanye PresidenPrabowo Subianto.”
“MBG ini harus konsisten karena merupakan satu dari sekianprogram Presiden Prabowo yang sudah disampaikan kepadaseluruh rakyat Indonesia.”
“Dan itu tidak bisa dibatalkan. Harus konsisten kita jalankanhingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk Papua,” jelasnya.
Menurut Mandenas, persoalan teknis pelaksanaan program MBG di Papua akan diatur Badan Gizi Nasional.
“Saya berharap, mari kita sama-sama memberikan dukunganpenuh. Isu MBG ini jangan sampai dipolitisasi untuk hal-hallain yang tidak ada kaitannya dengan substansi persoalan yang menjadi aspirasi dari para pelajar sekolah di Papua,” tambahnya.
Pada prinsipnya, Mandenas menjelaskan bahwa pendidikangratis dan MBG merupakan dua program pemerintah yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka melahirkan generasi emasPapua dan Indonesia ke depannya.
“Ini merupakan dasar yang mau diletakkan pemerintahtentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatIndonesia, terlebih khusus di Papua, melalui pembangunanSumber Daya Manusia (SDM),” pungkasnya. (*)
