194 Warga dari 9 Kampung Teluk Bintuni Mengungsi ke Hutan

BINTUNI, TOMEI.ID | Bentrokan bersenjata antara aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada Sabtu (11/10/2025), menyebabkan ratusan warga sipil terpaksa mengungsi.

Data lapangan menunjukkan, sedikitnya 194 warga dari sembilan kampung di dua distrik meninggalkan rumah mereka dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari dampak kontak senjata. Para pengungsi kini hidup dalam kondisi sulit tanpa akses terhadap makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan.

Sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa beberapa rumah, sekolah, dan gereja mengalami kerusakan akibat operasi militer yang berlangsung setelah kontak tembak tersebut. Warga menolak kembali ke kampung karena takut terhadap intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, dan kekerasan dari aparat keamanan.

“Situasi di lapangan bukan hanya krisis kemanusiaan, tetapi juga krisis keadilan. Negara semestinya hadir melindungi rakyatnya, bukan menakut-nakuti mereka,” demikian pernyataan kelompok masyarakat sipil yang dirilis di Teluk Bintuni, Senin (20/10/2025).

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera menghentikan operasi militer di wilayah sipil, menarik pasukan dari pemukiman warga di Distrik Moskona, serta membuka akses bagi lembaga kemanusiaan dan media independen untuk meninjau langsung kondisi para pengungsi.

Selain itu, masyarakat adat turut menuntut jaminan keselamatan dan perlindungan hukum bagi warga terdampak, serta penghentian penyisiran dan penangkapan sewenang-wenang yang dinilai bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

Pihak gereja, advokat, dan pemerhati HAM juga menyerukan solidaritas nasional agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah kemanusiaan yang konkret.

“Suara publik adalah benteng terakhir kemanusiaan. Diam berarti membiarkan kekerasan terus berulang,” tulis pernyataan bersama tersebut.

Peristiwa di Teluk Bintuni kembali memperlihatkan kerentanan warga sipil dalam konflik bersenjata di Tanah Papua. Pemerintah diharapkan segera meninjau ulang pendekatan keamanan dan menggantinya dengan pendekatan dialog, kemanusiaan, dan keadilan sosial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. [*].