25 Tahun Otsus Papua, FIM-WP Timika Gelar Aksi Peti Mati dan Lilin, Tuntut Referendum

oleh -1149 Dilihat

TIMIKA, TOMEI.ID | Memperingati 25 tahun pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Forum Independen Mahasiswa West Papua Komite Pimpinan Kota Timika (FIM-WP KPK Timika) menggelar aksi mimbar bebas, simbolisasi peti mati, dan pemasangan lilin di Timika, Sabtu (21/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Otsus serta menuntut referendum untuk menentukan masa depan politik Papua secara demokratis, bermartabat, dan sesuai dengan aspirasi rakyat Papua, tanpa mengabaikan prinsip keadilan, kebebasan, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat Papua.

banner 728x90

Aksi yang mengangkat tema “25 Tahun Otonomi Khusus Gagal di Papua” itu diikuti lebih dari 50 peserta yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, mama-mama pasar, dan sejumlah elemen masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, FIM-WP menyuarakan penilaian bahwa pelaksanaan Otsus selama 25 tahun belum menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Papua.

Simbol peti mati yang dihadirkan dalam aksi menjadi bentuk kritik terhadap kebijakan Otsus yang dinilai belum mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak masyarakat Papua. Sejumlah peserta secara bergantian menyampaikan orasi mengenai ketimpangan pembangunan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, pengangguran, persoalan hak asasi manusia (HAM), marginalisasi masyarakat adat, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIT. Setelah rangkaian mimbar bebas dan penyampaian orasi, sekitar pukul 17.00 WIT, peserta melanjutkan kegiatan dengan pemasangan lilin sebagai simbol duka dan keprihatinan atas perjalanan 25 tahun Otsus di Tanah Papua.

Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIT, Koordinator Lapangan Misionaris K. membacakan pernyataan sikap resmi FIM-WP KPK Timika. Dalam pernyataan tersebut, organisasi mempertanyakan hasil nyata pelaksanaan Otsus sejak diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

FIM-WP menilai persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, kemiskinan, pengangguran, konflik sosial, pelanggaran HAM, serta perlindungan hak masyarakat adat masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.

Menurut mereka, keberhasilan Otsus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan maupun pembangunan infrastruktur secara fisik, tetapi harus dilihat dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“OTSUS tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan anggaran, tetapi harus dibuktikan melalui keadilan, kesejahteraan, perlindungan HAM, dan penghormatan terhadap martabat rakyat Papua,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap FIM-WP.

Lima Tuntutan Politik FIM-WP KPK Timika

Dalam pernyataan sikap tersebut, FIM-WP KPK Timika menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Pertama, FIM-WP menyatakan menolak keberlanjutan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menegaskan tuntutan agar rakyat Papua diberikan hak menentukan nasib sendiri.

Kedua, organisasi tersebut mempersoalkan sejarah politik Papua dengan menyinggung sejumlah peristiwa dan dokumen, yakni Roma Agreement, New York Agreement, Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967, serta pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Ketiga, FIM-WP menyampaikan tudingan mengenai adanya ekosida, etnosida, dan genosida di Tanah Papua. Mereka menilai berbagai persoalan tersebut merupakan bagian dari penderitaan masyarakat Papua yang harus mendapat perhatian dan penyelesaian.

Keempat, FIM-WP meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III), Letjen TNI Lucky Avianto, untuk menarik pasukan militer dari Tanah Papua. Mereka beralasan kehadiran aparat militer menimbulkan trauma bagi masyarakat.

Kelima, FIM-WP menyatakan menolak revisi Otsus dan mendesak pelaksanaan referendum di seluruh Tanah Papua sebagai jalan untuk menentukan nasib sendiri.

Lebih lanjut, FIM-WP menegaskan bahwa peringatan 25 tahun Otsus harus menjadi ruang evaluasi dan pertanggungjawaban atas berbagai janji pembangunan serta kesejahteraan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat Papua.

Menurut organisasi tersebut, rakyat Papua tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, tetapi harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan, hak, dan masa depan mereka.

FIM-WP juga mengkritik arah pembangunan yang dinilai lebih menonjolkan kemegahan infrastruktur, sementara masyarakat adat, perempuan, masyarakat kecil, dan generasi muda masih menghadapi persoalan sosial dan ekonomi.

Melalui aksi tersebut, FIM-WP mengajak mahasiswa, pemuda, masyarakat adat, perempuan, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai elemen masyarakat Papua untuk bersatu menyuarakan keadilan, kesejahteraan, perlindungan HAM, dan hak menentukan masa depan.

“Orang Papua adalah penentu masa depan orang Papua itu sendiri,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan sikap FIM-WP KPK Timika.

Seluruh rangkaian aksi dilaporkan berlangsung aman dan kondusif dengan pendampingan aparat kepolisian serta memastikan kegiatan berjalan tertib tanpa gangguan selama aksi berlangsung.

Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk penyampaian aspirasi kelompok mahasiswa dan masyarakat di Timika dalam memperingati 25 tahun Otsus Papua, sekaligus membuka ruang evaluasi publik terhadap capaian, tantangan, dan dampak kebijakan khusus bagi masyarakat Papua.

Berbagai tuntutan yang disampaikan FIM-WP KPK Timika mencerminkan tamparan kritik keras terhadap pelaksanaan kebijakan Otsus sekaligus desakan agar persoalan kesejahteraan, keadilan, HAM, dan hak masyarakat Papua mendapat perhatian. [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.