PT MEPA Jadi Sorotan, Jubir Gubernur Papua Tengah: Jangan Campuradukkan dengan Blok Wabu

oleh -1183 Dilihat

NABIRE, TOMEI.ID | Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, meminta masyarakat membedakan proses penyiapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mepa Holding Grup (PT MEPA) dengan isu penjajakan investasi bersama PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) maupun rencana pengelolaan Blok Wabu.

Ia menegaskan, pembentukan perusahaan daerah, penjajakan kerja sama investasi, dan keputusan resmi pengelolaan wilayah pertambangan merupakan tiga proses berbeda yang tidak dapat disimpulkan sebagai satu kesepakatan bisnis tanpa dasar dokumen hukum dan keputusan resmi dari pihak berwenang terkait.

banner 728x90

Penegasan tersebut disampaikan Emanuel untuk merespons berkembangnya pemberitaan dan perbincangan di media sosial setelah munculnya pemberitaan Nabirenews.com berjudul “PT MEPA Disiapkan Jadi Holding BUMD Papua Tengah”. Isu tersebut kemudian berkembang dengan mengaitkan pembentukan perusahaan daerah itu dengan PT MIND ID dan rencana pengelolaan Blok Wabu.

Menurut Emanuel, informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah perlu ditempatkan sesuai konteks dan didasarkan pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengingatkan agar rencana kelembagaan tidak langsung ditafsirkan sebagai keputusan bisnis ataupun kesepakatan pengelolaan pertambangan yang telah ditetapkan.

“Pembentukan perusahaan daerah merupakan bagian dari agenda kelembagaan dan pembangunan ekonomi Papua Tengah, bukan ruang untuk membangun spekulasi politik maupun dugaan permainan bisnis tanpa dasar informasi yang jelas,” tegas Emanuel dalam keterangan pers di Nabire, Jumat (20/11/2026).

Untuk menjelaskan proses penyiapan perusahaan daerah tersebut, Emanuel merujuk pada dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang mencatat sejumlah keputusan gubernur terkait penyusunan regulasi PT MEPA.

Berdasarkan dokumen JDIH tersebut, pada 23 April 2025, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/96 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup.

Pada tanggal yang sama, ditetapkan pula Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Penyertaan Modal pada PT Mepa Holding Grup.

Kedua keputusan tersebut menjadi bagian dari tahapan administratif pemerintah daerah dalam menyiapkan rancangan regulasi pendirian BUMD dan penyertaan modal. Dengan demikian, dokumen itu menunjukkan adanya proses perencanaan kelembagaan sejak 2025, bukan dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tahapan pendirian dan penyertaan modal telah selesai dilaksanakan.

“Dua dokumen tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan PT MEPA merupakan bagian dari proses perencanaan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah yang sudah berjalan sejak tahun sebelumnya,” jelasnya.

Emanuel menegaskan, pembentukan perusahaan daerah tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas ekonomi Papua Tengah, mengembangkan potensi daerah, serta membuka peluang keterlibatan pemerintah daerah dalam kemitraan investasi.

Ia juga membantah anggapan bahwa pembentukan BUMD tersebut ditujukan untuk kepentingan pribadi Gubernur Meki Nawipa maupun kelompok tertentu.

Menanggapi narasi yang menghubungkan PT MEPA dengan PT MIND ID dan pengelolaan Blok Wabu, Emanuel meminta masyarakat tidak menarik kesimpulan sebelum terdapat dokumen dan keputusan resmi yang dapat menjadi dasar penilaian.

Menurutnya, rencana kerja sama tidak dapat disamakan dengan kontrak kerja sama. Begitu pula penjajakan investasi tidak serta-merta berarti suatu perusahaan telah ditetapkan sebagai pengelola wilayah pertambangan.

“Rencana kerja sama tidak sama dengan kontrak kerja sama. Penjajakan investasi tidak sama dengan penetapan pengelola tambang. Demikian pula, rencana pembentukan holding BUMD tidak otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan daerah untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mengikuti ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, status pembentukan BUMD tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa PT MEPA telah memperoleh kewenangan mengelola Blok Wabu.

Emanuel juga meminta agar berbagai informasi mengenai kemungkinan kerja sama investasi disampaikan secara proporsional, terutama ketika belum terdapat dokumen resmi yang menunjukkan adanya kontrak maupun penetapan pengelola wilayah pertambangan.

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Emanuel menyatakan pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan pembentukan PT MEPA.

Namun, menurutnya, kritik perlu disertai data, dokumen, serta informasi yang dapat diuji kebenarannya agar pembahasan mengenai kebijakan ekonomi daerah tidak berkembang menjadi kesimpulan yang belum memiliki dasar kuat.

Ia menilai, penyampaian dugaan mengenai adanya permainan atau strategi bisnis tertentu tanpa disertai bukti dapat mengaburkan substansi kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah daerah.

“Papua Tengah tidak membutuhkan narasi yang membesar-besarkan dugaan. Papua Tengah membutuhkan gagasan, keberanian, dan kerja nyata untuk membangun kemandirian ekonomi daerah,” tegasnya.

Emanuel kembali menekankan bahwa PT MEPA disiapkan sebagai instrumen ekonomi daerah untuk kepentingan masyarakat Papua Tengah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Sementara itu, pembentukan BUMD tersebut tetap menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, penggunaan anggaran, peluang investasi, dan potensi penerimaan daerah. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui arah bisnis perusahaan, sumber dan besaran penyertaan modal, struktur kepemilikan, mekanisme pengawasan, serta manfaat ekonomi yang akan dihasilkan.

Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembentukan dan pengelolaan PT MEPA. Pemerintah daerah perlu memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, disertai keterbukaan informasi mengenai perencanaan, penggunaan modal, tata kelola perusahaan, dan pertanggungjawaban kepada publik.

Kejelasan mengenai tahapan pendirian BUMD, kemungkinan kemitraan investasi, serta status setiap rencana pengelolaan sumber daya alam juga diperlukan agar masyarakat dapat membedakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan rencana yang masih dalam proses pembahasan. [*].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.