NABIRE, TOMEI.ID | Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) melalui Komisi V menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah di ruang rapat utama DPR Papua Tengah, Selasa (22/10/2025).
Pertemuan tersebut membahas secara mendalam rencana kerja, strategi, serta kebutuhan pembiayaan program KPA dalam menekan angka penyebaran HIV/AIDS yang kini telah menjangkau puluhan ribu warga di wilayah Papua Tengah.
Ketua KPA Provinsi Papua Tengah, Freny Anouw, mengungkapkan bahwa hingga tahun 2025 terdapat 23.565 warga yang telah terinfeksi HIV/AIDS.
Menurutnya, angka tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah penanggulangan dan pencegahan secara terpadu.
“Manusia Papua Tengah hari ini banyak yang terinfeksi HIV/AIDS dan AMS. Karena itu kami melakukan sinkronisasi dengan Komisi V yang membidangi pendidikan dan kesehatan agar program KPA bisa terintegrasi dan mendapat dukungan penuh,” ujar Freny Anouw.
Ia menambahkan, pertemuan dengan DPR Papua Tengah merupakan bagian dari upaya menyelaraskan visi dan misi KPA dengan arah kebijakan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., melalui moto pembangunan “Papua Tengah Itu Terang” yang bermakna penerangan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, KPA menekankan dua prioritas utama dalam penanggulangan HIV/AIDS, yaitu penanganan berkelanjutan bagi pasien yang tengah menjalani pengobatan dan upaya pencegahan bagi masyarakat yang belum terpapar.
“Kami memohon dukungan dari DPR Papua Tengah, baik dalam penyediaan fasilitas maupun alokasi anggaran, agar program KPA dapat berjalan maksimal demi menyelamatkan generasi Papua Tengah,” tambahnya.
Ketua Komisi V DPR Papua Tengah menyambut positif langkah KPA dan menegaskan bahwa isu HIV/AIDS merupakan agenda kemanusiaan dan pembangunan daerah yang harus ditangani secara sistematis.
“Komisi V mendukung penuh langkah KPA. Penanganan HIV/AIDS bukan hanya urusan kesehatan, tetapi juga menyangkut masa depan generasi Papua Tengah,” ungkap salah satu anggota Komisi V dalam rapat tersebut.
Rapat yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan komitmen DPR Papua Tengah untuk memperkuat dukungan terhadap program KPA, termasuk dalam aspek regulasi, koordinasi lintas sektor, dan pembiayaan.
Melalui kerja sama strategis antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil, diharapkan Papua Tengah dapat menekan angka penularan HIV/AIDS serta mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. [*].
