JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Jayawijaya (HMPJ) di Kota Studi Jayapura melancarkan tekanan keras kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Mereka menuntut transparansi beasiswa sekaligus mendesak perbaikan menyeluruh sektor pendidikan yang dinilai masih bermasalah.
Aksi sikap ini disampaikan kepada awak media, Sabtu (2/5/2026), bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang menjadi ajang evaluasi kondisi pendidikan, termasuk di Papua.
Ketua HMPJ, Alex Hisage, menegaskan persoalan utama terletak pada pengelolaan bantuan pendidikan yang dinilai belum transparan, tidak merata, dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk menjamin transparansi dalam proses pemberian bantuan studi akhir bagi mahasiswa, khususnya pada tahap penyelesaian pendidikan. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan mahasiswa,” ujarnya.
Ia menekankan, kejelasan mekanisme, data penerima, hingga proses pencairan harus dibuka secara publik agar dapat diawasi bersama.
Selain itu, HMPJ juga menyoroti persoalan beasiswa afirmasi yang hingga kini dinilai belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah daerah. Kondisi ini berdampak langsung pada keberlanjutan studi mahasiswa.
“Kami mendesak Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban pembiayaan terhadap mahasiswa penerima beasiswa afirmasi. Ini menyangkut masa depan mahasiswa,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, HMPJ juga mengungkap persoalan klasik yang belum teratasi: minimnya fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah Jayawijaya, terutama di distrik terpencil.
Mereka menyebut masih banyak sekolah kekurangan ruang kelas, peralatan belajar, hingga akses pendukung yang layak.
“Kami meminta perhatian serius dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, agar proses belajar mengajar bisa berjalan lebih maksimal dan berkualitas,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada kesejahteraan tenaga pengajar yang bertugas di 40 distrik. Menurut HMPJ, para guru masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan minimnya jaminan kesejahteraan.
“Pemerintah harus memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru, termasuk fasilitas pendukung bagi mereka yang bertugas di wilayah terpencil,” lanjutnya.
Untuk memperkuat tekanan, HMPJ meminta DPRK Kabupaten Jayawijaya, khususnya Komisi C, turut mengawal aspirasi ini agar ditindaklanjuti secara konkret.
“Kami berharap DPRK bisa menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan pendidikan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tambah Alex.
HMPJ menegaskan, seluruh tuntutan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap masa depan pendidikan di Jayawijaya.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tidak hanya menerima aspirasi ini, tetapi juga segera mengambil langkah nyata dan berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah,” tutupnya. [*].
