DEIYAI, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menargetkan sengketa tapal batas Kapiraya yang selama ini memicu ketegangan antarmasyarakat dapat diselesaikan sebelum Desember 2026.
BACA JUGA: Kunker ke Deiyai, Meki Nawipa Soroti Asrama dan Ekonomi Mama-Mama Papua
Pernyataan tersebut disampaikan Meki saat berdialog dengan masyarakat Kabupaten Deiyai di Aula Tuyana, Wagete, Selasa (8/9/2026).
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah, termasuk desakan agar persoalan tapal batas Kapiraya segera mendapat kepastian penyelesaian demi mencegah konflik dan menjaga keamanan masyarakat setempat.
Masyarakat mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan batas wilayah tersebut. Desakan itu muncul karena sengketa tapal batas Kapiraya dinilai berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik berkepanjangan apabila tidak segera mendapatkan penyelesaian.
“Bicara soal tapal batas Kapiraya kita akan selesai sebelum Desember,” ujar Meki.
Untuk mempercepat proses penyelesaian, Meki berencana mempertemukan tiga kepala daerah yang berkaitan dengan persoalan tersebut, yakni Bupati Mimika, Bupati Deiyai, dan Bupati Dogiyai. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk membahas persoalan tapal batas secara bersama-sama.
“Dalam waktu dekat saya akan undang Bupati Timika, Deiyai dan Dogiyai,” lanjutnya.
Meki menegaskan penyelesaian persoalan tapal batas tidak hanya ditempuh melalui mekanisme pemerintahan. Pendekatan adat juga akan menjadi bagian penting dalam mencari jalan keluar yang dapat diterima masyarakat.
“Kita akan selesaikan secara adat,” tegas Meki.
Selain persoalan tapal batas, Meki menyoroti kondisi Kapiraya yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi. Persoalan konektivitas tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Menurut Meki, Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan mengkaji pembangunan jalan yang menghubungkan Deiyai dan Kapiraya sebagai bagian dari upaya memperkuat akses serta membuka konektivitas masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami akan bangun jalan dari Deiyai Kapiraya,” pungkasnya.
Rencana penyelesaian sengketa tapal batas dan pembangunan akses jalan tersebut menjadi dua agenda yang diarahkan untuk memperkuat kondisi Kapiraya.
Penyelesaian persoalan wilayah diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, sementara pembukaan akses dapat memperkuat konektivitas serta mendukung aktivitas ekonomi di wilayah Kapiraya. [*].
