NABIRE, TOMEI.ID | Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah turun langsung melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) pada delapan Puskesmas lokus yang tersebar di delapan kabupaten, Papua Tengah.
Monitoring dan Evaluasi (Monev) tersebut berlangsung sejak 26 hingga 29 Agustus 2026 untuk memastikan ILP benar-benar berjalan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (Yankes) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Yan Tenouye, mengatakan Monev tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut On the Job Training (OJT) ILP yang telah dilaksanakan pada awal 2026.
Menurut Yan, evaluasi di lapangan diperlukan untuk memastikan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan yang diperoleh melalui OJT benar-benar diterapkan dalam pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.
“Melalui Monev ini kami ingin melihat secara langsung sejauh mana implementasi ILP telah berjalan di Puskesmas, termasuk penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh tenaga kesehatan melalui OJT,” ujar Yan dalam keterangan yang diterima tomei.id dari Nabire, Papua Tengah, Kamis (27/8/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan atas arahan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus Chan, dengan tim melakukan penilaian langsung terhadap pelaksanaan ILP pada Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai lokus.
“Monev ini tidak hanya melihat kelengkapan administrasi, tetapi juga capaian, kendala, kesenjangan, dan kebutuhan penguatan di masing-masing Puskesmas,” katanya.
Delapan Puskesmas Jadi Lokus Evaluasi
Yan menyebut delapan Puskesmas yang menjadi lokus Monev tersebar di delapan kabupaten, yakni Puskesmas Topo, Wanggar, Moanemani, Wahgete, Enarotali, Bilogai, Sinak, dan Mulia.
“Delapan lokus ini dipilih untuk memberikan gambaran penerapan ILP dengan karakteristik wilayah dan kondisi pelayanan kesehatan yang berbeda-beda di Papua Tengah,” bebernya.
Dalam pelaksanaan Monev, tim mengevaluasi sejumlah aspek, mulai dari pelayanan berdasarkan siklus hidup, integrasi pelayanan, tata kelola, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pencatatan dan pelaporan, hingga keterlibatan masyarakat.
Yan menegaskan, penerapan ILP tidak boleh berhenti pada pemahaman konsep atau pemenuhan administrasi, tetapi harus terlihat dalam praktik pelayanan yang diterima masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana ILP dapat diterapkan dalam pelayanan sehari-hari dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Pastikan OJT Tidak Berhenti pada Pelatihan
Ia mengatakan, OJT yang telah diberikan kepada tenaga kesehatan harus memiliki tindak lanjut yang terukur. Karena itu, Monev menjadi bagian penting untuk melihat apakah materi dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan telah diterapkan di lapangan.
“Kami ingin memastikan hasil OJT tidak berhenti sebagai pengetahuan setelah pelatihan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan di Puskesmas,” ujar Yan.
Menurutnya, hasil evaluasi juga akan membantu Dinas Kesehatan mengetahui bagian-bagian yang masih membutuhkan pendampingan dan penguatan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana.
Implementasi ILP sendiri diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer agar semakin dekat, mudah diakses, bermutu, terintegrasi, dan berkesinambungan bagi masyarakat.
Yan menjelaskan, melalui ILP, Puskesmas diharapkan tidak hanya menunggu masyarakat datang ketika mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan secara terintegrasi sesuai kebutuhan masyarakat sepanjang siklus hidup.
“Puskesmas harus mampu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan yang hadir dan menjangkau masyarakat sesuai kebutuhannya,” katanya.
Hasil Monev Jadi Dasar Perbaikan
Yan mengatakan hasil Monev akan menjadi bahan evaluasi bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Dinas Kesehatan kabupaten, dan Puskesmas.
“Hasil yang kami temukan di lapangan akan menjadi bahan untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi persoalan, kesenjangan, dan kebutuhan penguatan implementasi ILP,” bebernya.
Temuan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan strategi tindak lanjut agar implementasi ILP dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Ia menilai kondisi geografis Papua Tengah yang memiliki karakteristik wilayah berbeda-beda membutuhkan pola penguatan pelayanan yang menyesuaikan kebutuhan setiap daerah.
“Kondisi setiap wilayah tidak sama. Karena itu, hasil Monev penting untuk menentukan langkah penguatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas,” jelas Yan.
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah berharap implementasi ILP tidak sekadar menjadi pelaksanaan kebijakan di tingkat Puskesmas, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas pelayanan kesehatan primer.
“Harapannya, ILP benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuat pelayanan kesehatan primer semakin mudah dijangkau, terintegrasi, dan berkualitas,” pungkasnya. [*].
