WAMENA, TOMEI.ID | Anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Lani Jaya, Ironi Kogoya, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Lani Jaya dan Nduga segera menetapkan status tanggap darurat bencana atau Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul embun beku dan kekeringan ekstrem yang melanda lima distrik serta menghancurkan sumber pangan masyarakat.
Ironi juga menyerukan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, segera turun tangan memberikan bantuan langsung dan penanganan berkelanjutan karena dampak bencana dinilai telah melampaui kondisi yang selama ini dianggap sebagai kejadian musiman biasa.
“Saya secara pribadi menyerukan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk segera melihat situasi krisis yang terjadi hari ini di lima distrik dari Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Ironi Kogoya di Wamena, Sabtu (12/9/2026).
Menurut Ironi, bencana tersebut terjadi di tiga distrik di Kabupaten Lani Jaya, yakni Kuyawagi, Wano Barat, dan Goa Balim, serta dua distrik di Kabupaten Nduga, yakni Utpaka dan Nenggeagaim. Ia menilai tingkat kerusakan yang terjadi saat ini jauh lebih parah dibandingkan fenomena embun beku pada tahun-tahun sebelumnya.
“Saya besar di sana dan pernah menyaksikan fenomena ini. Namun, kejadian kali ini adalah kejadian luar biasa yang bahkan nenek moyang kita belum pernah cerita terjadi seperti sekarang. Seluruh pohon, rumput, tidak ada yang hidup, semuanya mati. Biasanya tahun-tahun sebelumnya ada kangkung cina yang bisa dikonsumsi karena hidup di air, tapi hari ini itu pun lenyap dimakan embun beku dan kekeringan,” urainya.
Ironi juga meluruskan informasi mengenai bantuan logistik yang sebelumnya diserahkan Gubernur Papua Pegunungan. Menurutnya, bantuan tersebut bukan seluruhnya berasal dari alokasi APBD Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, melainkan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
“Saya mengapresiasi tanggap cepat yang dilakukan oleh pemerintah provinsi waktu itu. Namun, setelah kami cek, ternyata bantuan itu bukan dari provinsi, melainkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia,” ujar Ironi Kogoya dari Partai NasDem di Wamena.
Ia mempertanyakan langkah konkret dinas-dinas teknis Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dalam menangani dampak bencana tersebut. Ironi menilai penanganan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan awal, karena masyarakat membutuhkan pemulihan pangan dan layanan dasar dalam jangka panjang.
“Saya pertanyakan apa yang dilakukan oleh Gubernur dan seluruh dinas-dinas yang memiliki kewenangan untuk menangani kejadian luar biasa ini. Jangan menutup diri dan menganggap ini kejadian biasa. Tidak bisa kita hanya mengharapkan bantuan yang kemarin baru diserahkan Gubernur via Kadinsos. Ini pemulihan yang butuh waktu panjang, bukan sekadar sumbangan dinas-dinas,” tegasnya.
Ironi mengingatkan, kerusakan tanaman pangan berpotensi menimbulkan persoalan lanjutan apabila tidak segera ditangani secara terpadu. Tanaman ubi dan keladi yang rusak dan membusuk, menurut dia, perlu menjadi perhatian pemerintah karena dapat berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
“Setelah mengering, seluruh umbi-umbian dan keladi akan membusuk. Baunya menyebar ke seluruh daerah dan membuat masyarakat yang daya tahan tubuhnya lemah menjadi sakit, seperti diare. Karena itu, satgas yang dibentuk perlu menyiapkan tenaga kesehatan langsung di lokasi kejadian. Kita tidak bisa hanya berteriak dari tempat ini, lalu baru membawa bantuan saat ada laporan. Jaraknya cukup jauh,” kata Ironi.
Karena itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Pemerintah Kabupaten Lani Jaya dan Nduga mengoptimalkan Dana Tak Terduga (DTT) dari APBD serta membuka koordinasi lebih luas dengan kementerian terkait untuk memastikan kebutuhan pangan, kesehatan, dan pemulihan masyarakat dapat ditangani secara berkelanjutan.
“Puluhan ribu orang yang ada di sana hanya mengharapkan bantuan kita, tidak ada tanaman yang hidup untuk dimakan. Kami apresiasi Bupati Lani Jaya yang menyalurkan 83 ton bantuan, tapi itu hanya bertahan paling lambat dua minggu. Tiga pemerintah daerah ini, satu provinsi dan dua kabupaten, harus gabung bikin satu Satgas khusus,” sarannya.
Ironi juga meminta pemerintah Papua Pegunungan melihat langkah penanganan yang dilakukan daerah lain sebagai bahan evaluasi dalam menghadapi krisis pangan akibat bencana. Ia menilai penanganan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan tidak menunggu kondisi masyarakat semakin memburuk.
“Kami melihat tanggap cepat Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Puncak, Ilaga, yang menetapkan status darurat dan menyediakan beras bantuan 1.300 ton. Ini langkah luar biasa. Saya berharap Pemerintah Papua Pegunungan dan dua kabupaten mengikuti langkah tersebut. Kami secara pribadi akan mengawasi setiap progres bantuan dari pemerintah,” ungkapnya.
Ironi menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi kondisi tersebut. Menurutnya, pembangunan fisik tetap penting, tetapi tidak boleh mengesampingkan kebutuhan dasar warga yang sedang menghadapi ancaman kekurangan pangan dan gangguan kesehatan.
“Pemerintah harus serius menangani ini. Jangan kita terlalu sibuk dengan urusan pembangunan gedung gereja atau hal lain, tapi manusianya tidak dipikirkan. Untuk apa kita bangun gereja mewah tapi jemaat dan domba-dombanya banyak yang sakit dan kelaparan? Kalau ada yang korban, siapa yang disalahkan? Kembali ke pemerintah daerah. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan,” pungkasnya. [*].
