Wialo Silak Meninggal Dunia, Pendamping Hukum dan Keluarga Tuntut Polresta Jayapura Tanggung Jawab

oleh -1185 Dilihat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Meninggalnya Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen), Wialo Willy Silak, pada Sabtu (21/11/2026), kembali menjadi perhatian keluarga dan pendamping hukum.

Keluarga mendesak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengusut secara menyeluruh dugaan penganiayaan yang sebelumnya dilaporkan dialami Wialo di lingkungan Mapolresta Jayapura Kota.

banner 728x90

Perwakilan keluarga yang juga Ketua SOPPY Kabupaten Yahukimo, Otniel Sobolim, menyampaikan tuntutan agar aparat kepolisian mengungkap penyebab kematian Wialo serta menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Kami menuntut Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua bertanggung jawab penuh serta mengusut tuntas penyebab kematian adik kami,” ujar Otniel dalam keterangan yang disampaikan di Jayapura, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Otniel, keluarga menginginkan proses pengungkapan perkara dilakukan secara transparan dan tidak mengabaikan dugaan kekerasan yang dialami Wialo sebelum meninggal dunia. Keluarga juga meminta agar pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum.

Kasus dugaan penganiayaan tersebut bermula pada Rabu (30/9/2026), ketika Wialo bersama sekitar 34 mahasiswa Uncen mendatangi Mapolresta Jayapura Kota untuk mendampingi empat rekannya yang dipanggil sebagai saksi terkait aksi mahasiswa memperingati Perjanjian New York pada 15 Agustus 2026. Salah satu mahasiswa yang dipanggil adalah Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Yuluku Wasiangge.

Berdasarkan keterangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang diberitakan pada awal Oktober 2026, para mahasiswa yang hadir diminta menunjukkan identitas dan barang pribadi. LBH Papua juga menyebut sekitar 27 telepon genggam serta sejumlah dokumen pribadi mahasiswa sempat diambil oleh aparat kepolisian.

Dalam situasi tersebut, Wialo diduga mengalami pemukulan di bagian wajah oleh sejumlah anggota kepolisian. Pemberi bantuan hukum LBH Papua, Imanus Komba, sebelumnya menjelaskan bahwa Wialo mengaku mengalami benjolan dan luka di sekitar mata kanan setelah peristiwa tersebut.

Keterangan mengenai dugaan kekerasan itu disampaikan LBH Papua sebagai dasar untuk meminta penyelidikan objektif. Pihak pendamping hukum menilai kronologi kejadian, identitas personel yang bertugas, rekaman kamera pengawas (CCTV), serta keterangan mahasiswa yang berada di lokasi perlu diperiksa guna mengungkap peristiwa secara utuh.

Setelah kejadian, Wialo menjalani pemeriksaan medis atau visum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura pada 30 September 2026. Selanjutnya, pada Rabu (7/10/2026), melalui tim advokat dan asisten pengacara LBH Papua, ia melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Papua.

Laporan itu tercatat dengan nomor LP/B/162/X/2026/SPKT/POLDA PAPUA, dengan identitas terlapor pada saat laporan dibuat masih berstatus tidak diketahui.

Dalam keterangan LBH Papua yang dipublikasikan pada 8 Oktober 2026, Imanus Komba menyoroti pentingnya penelusuran terhadap personel yang bertugas saat kejadian. Menurut pendamping hukum, identifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa daftar piket anggota, rekaman CCTV di lingkungan Mapolresta Jayapura Kota, serta meminta keterangan korban dan para saksi yang berada di lokasi.

LBH Papua juga meminta agar laporan tersebut ditangani secara profesional dan transparan. Selain itu, lembaga bantuan hukum tersebut mendorong pengamanan rekaman CCTV serta pemeriksaan terhadap anggota yang diduga terlibat melalui mekanisme hukum, etik, dan disiplin kepolisian.

Setelah Wialo meninggal dunia, keluarga kembali meminta agar penanganan laporan tersebut tidak berhenti dan seluruh fakta yang berkaitan dengan kejadian 30 September 2026 diperiksa. Pemeriksaan itu mencakup kronologi dugaan kekerasan, hasil pemeriksaan medis setelah kejadian, keterangan saksi, serta perkembangan kondisi Wialo sebelum meninggal dunia.

Meski demikian, dugaan penganiayaan pada 30 September 2026 belum dapat dipastikan sebagai penyebab kematian Wialo. Hubungan antara peristiwa tersebut dan kematiannya memerlukan penjelasan medis serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan dari seluruh pihak diperlukan agar proses pengungkapan perkara berjalan berdasarkan bukti, memberikan kepastian hukum, serta menjawab tuntutan keluarga mengenai dugaan kekerasan yang sebelumnya dilaporkan dialami Wialo.

Hingga berita ini disusun, Tomei masih berupaya memperoleh keterangan lebih lanjut dari tim pendamping hukum LBH Papua dan pihak keluarga almarhum Wialo Willy Silak terkait perkembangan penanganan kasus dugaan penganiayaan serta langkah hukum yang akan ditempuh setelah korban meninggal dunia.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan penganiayaan tersebut. [*]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.