NABIRE, TOMEI.ID | Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan dan ketimpangan dalam pembagian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mereka menilai sistem pengelolaan TPP di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak transparan dan cenderung manipulatif.
Informasi yang diperoleh TOMEI.ID dari kalangan ASN menyebutkan, meski disiplin dan tata tertib kerja semakin diperketat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire, namun kesejahteraan pegawai justru belum mendapat perhatian proporsional. Mekanisme pembagian TPP yang tidak terbuka dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan di antara pegawai.
“Kami merasa sistem pembagian TPP saat ini tidak jelas dan tidak adil. Ada kesan manipulatif dan tidak berdasarkan kinerja riil. Kadang kami harus menunggu tanpa kepastian atau bahkan meminta-minta hak kami sendiri kepada bendahara OPD,” ungkap salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya, Rabu (8/10/2025).
Ia menambahkan, ketidakadilan dalam pembagian TPP telah menimbulkan kesenjangan antarpegawai dan berpengaruh terhadap motivasi kerja.
“Yang punya jabatan justru makin diuntungkan, sementara staf pelaksana seperti kami justru semakin terpinggirkan. Jika dibiarkan, ini akan mempengaruhi kinerja dan kedisiplinan ASN di daerah,” ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pegawai lainnya yang menilai praktik pembagian TPP di OPD tidak berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.
“Kami hanya menuntut keterbukaan dan kejelasan. TPP seharusnya menjadi bentuk penghargaan atas kinerja, bukan sumber ketimpangan,” tegas seorang ASN senior.
Para pegawai berharap Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan di setiap OPD, khususnya dalam hal penyaluran TPP. Mereka menekankan pentingnya perbaikan sistem agar kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan tidak justru menimbulkan kecurigaan dan rasa ketidakpercayaan di lingkungan birokrasi.
“Kami percaya Sekda bisa turun langsung mengevaluasi sistem ini. Yang kami minta hanya keadilan dan transparansi. Jika itu dijalankan, semangat kerja ASN pasti akan meningkat,” tutupnya. [*].
