Aktivis HAM Selpius Bobii Bongkar “Benang Merah” Kasus Dogiyai, Soroti Dugaan Keterlibatan Aparat

NABIRE, TOMEI.ID | Aktivis HAM Papua, Selpius Bobii, mengungkap dugaan “benang merah” dalam kasus kematian Bripda Juventus Edowai di Kabupaten Dogiyai yang terjadi pada 31 Maret hingga 2 April 2026, yang juga dilaporkan menewaskan sedikitnya sembilan warga sipil.

Temuan tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik yang menyoroti indikasi kuat adanya kejanggalan serius dalam penanganan kasus.

Pemaparan itu disampaikan dalam kegiatan peluncuran buku “Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret 2026: Catatan Kritis Solidaritas Rakyat Papua (SRP)” yang berlangsung di Aula Gereja KR Malompo, Nabire, Papua Tengah, Selasa (5/5/2026), di hadapan akademisi, tokoh masyarakat, dan pegiat kemanusiaan.

Dalam forum tersebut, Selpius Bobii secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan aparat keamanan berdasarkan sejumlah fakta lapangan yang dinilai tidak lazim dan bertentangan dengan prinsip penanganan kasus pidana yang transparan dan akuntabel.

Salah satu temuan krusial yang disampaikan adalah dugaan pengembalian dua jari mendiang Bripda Juventus Edowai oleh pihak aparat kepada tenaga medis di rumah sakit. Fakta ini dinilai sebagai indikasi kuat adanya pihak yang mengetahui secara detail kondisi korban sejak awal kejadian.

“Ini adalah bukti kunci. Awalnya bagian tubuh itu tidak ada, kemudian dikembalikan. Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa yang mengantar adalah aparat. Ini menjadi benang merah penting untuk mengungkap siapa pelaku sebenarnya,” tegas Selpius Bobii.

Sorotan Kejanggalan Kronologi dan Lokasi Kejadian

Selain temuan tersebut, Selpius Bobii memaparkan sejumlah kejanggalan mendasar dalam kronologi peristiwa, termasuk meragukan lokasi penemuan jenazah di selokan pinggir jalan depan Gereja Ebenezer, Kampung Kibukugi, sebagai tempat pembunuhan.

Menurut analisis yang disampaikan, tidak ditemukan jejak darah di lokasi, padahal korban mengalami luka berat akibat kekerasan. Kondisi ini dinilai tidak logis dalam konteks peristiwa pembunuhan terbuka di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang relatif tinggi.

“Jika melihat kondisi luka korban, mustahil tidak ada reaksi, suara, atau jejak yang dapat terdeteksi warga sekitar. Ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap validitas lokasi kejadian,” ungkap Selpius Bobii.

Selain itu, kronologi versi aparat yang menyebut korban ditemukan sekitar pukul 08.30 WIT, tidak lama setelah selesai piket pukul 07.00 WIT, dinilai memiliki celah waktu yang terlalu sempit untuk menjelaskan terjadinya tindak kekerasan berat tanpa saksi maupun bukti pendukung yang memadai.

Indikasi Pembatasan Akses dan Dugaan Penutupan Fakta

Selpius Bobii juga menyoroti adanya dugaan pembatasan akses terhadap lokasi kejadian. Kepala distrik disebut tidak diizinkan memasuki area untuk melihat langsung kondisi korban, bahkan hingga dua kali upaya dilakukan.

Kondisi tersebut diperkuat dengan adanya informasi mengenai dugaan tekanan terhadap pejabat setempat agar segera mengumumkan pelaku, disertai intimidasi terhadap masyarakat sipil.

“Pola seperti ini menunjukkan adanya indikasi kuat penutupan fakta. Dalam penanganan kasus serius, transparansi seharusnya menjadi prioritas utama, bukan justru dibatasi,” tegas Selpius Bobii.

Dugaan Motif Terstruktur dan Situasi Konflik

Lebih jauh, Selpius Bobii menilai peristiwa ini tidak berdiri sendiri, melainkan diduga merupakan bagian dari skenario yang lebih luas dan terstruktur.

Sejumlah kemungkinan motif yang diungkap meliputi upaya menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat, khususnya di kalangan suku Mee, serta dugaan pengalihan perhatian dari agenda diskusi publik terkait sejarah Papua yang direncanakan berlangsung pada 1 April 2026 di Moanemani.

Selain itu, terdapat pula dugaan bahwa peristiwa ini dimanfaatkan untuk mempertahankan status wilayah konflik, sekaligus membuka ruang legitimasi bagi penambahan pasukan keamanan dari luar daerah.

“Korban diduga dijadikan instrumen untuk menciptakan situasi tertentu. Ini yang harus diungkap secara terang dan tidak boleh dibiarkan menjadi narasi sepihak,” ujar Selpius Bobii.

Desakan Investigasi Independen dan Transparan

Dalam penutup pernyataannya, Selpius Bobii menegaskan pentingnya pembentukan tim investigasi independen guna memastikan proses pengungkapan fakta berjalan objektif, profesional, dan bebas dari intervensi.

Selpius Bobii juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mendokumentasikan setiap temuan di lapangan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap proses penegakan hukum.

“Pengungkapan kebenaran tidak bisa bergantung pada satu pihak. Harus ada keterlibatan luas untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan secara transparan,” pungkas Selpius Bobii.

Kasus Dogiyai hingga saat ini masih menyisakan berbagai tanda tanya besar, sementara desakan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keadilan terus menguat dari berbagai elemen masyarakat. [*].