NABIRE, TOMEI.ID| Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan sikap tegas menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah, dan menuntut agar anggaran program tersebut dialihkan untuk pembenahan sektor pendidikan di seluruh wilayah Papua.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Koordinator Lapangan, Josia Sani, aliansi menilai bahwa program MBG tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi pelajar dan mahasiswa Papua, terutama di daerah-daerah konflik dan wilayah tertinggal. Mereka menyoroti buruknya kondisi pendidikan di Papua meski kekayaan sumber daya alam daerah tersebut terus dieksploitasi.
“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tengah masih tergolong rendah. Kabupaten Puncak mencatat IPM terendah dengan angka 45,70. Ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pendidikan belum menjadi prioritas,” tegas Josia Sani dalam orasinya.
Aliansi juga menyoroti ketimpangan yang terjadi di lapangan, mulai dari minimnya fasilitas pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar, hingga banyaknya anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.
“Kami menolak MBG karena tidak menyelesaikan masalah dasar pendidikan. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis, fasilitas yang layak, guru yang digaji, dan lingkungan belajar yang aman,” tambah Josia.
Dalam tuntutannya, Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan empat poin utama:
Pertama, mencabut program MBG dari seluruh wilayah Papua.
Kedua, Mengalihkan anggaran MBG untuk pembangunan sektor pendidikan.
Ketiga, menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak Papua.
Menyelesaikan konflik bersenjata di daerah rawan seperti Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Oksibil demi keberlangsungan pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan ini disampaikan dalam aksi damai yang digelar di Nabire pada Kamis, 2 Mei 2025, bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional.
Mereka berharap pemerintah pusat maupun daerah segera merespons aspirasi ini demi masa depan pendidikan yang lebih adil dan merata di Tanah Papua. [*]
