Berita

Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah Desak Penghapusan Program MBG, Tuntut Pendidikan Gratis di Seluruh Papua

NABIRE, TOMEI.ID| Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan sikap tegas menolak program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah, dan menuntut agar anggaran program tersebut dialihkan untuk pembenahan sektor pendidikan di seluruh wilayah Papua.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Koordinator Lapangan, Josia Sani, aliansi menilai bahwa program MBG tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi pelajar dan mahasiswa Papua, terutama di daerah-daerah konflik dan wilayah tertinggal. Mereka menyoroti buruknya kondisi pendidikan di Papua meski kekayaan sumber daya alam daerah tersebut terus dieksploitasi.

“Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Tengah masih tergolong rendah. Kabupaten Puncak mencatat IPM terendah dengan angka 45,70. Ini menjadi bukti nyata bahwa sektor pendidikan belum menjadi prioritas,” tegas Josia Sani dalam orasinya.

Aliansi juga menyoroti ketimpangan yang terjadi di lapangan, mulai dari minimnya fasilitas pendidikan, keterbatasan tenaga pengajar, hingga banyaknya anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya.

“Kami menolak MBG karena tidak menyelesaikan masalah dasar pendidikan. Yang kami butuhkan adalah pendidikan gratis, fasilitas yang layak, guru yang digaji, dan lingkungan belajar yang aman,” tambah Josia.

Dalam tuntutannya, Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah menyampaikan empat poin utama:

Pertama, mencabut program MBG dari seluruh wilayah Papua.

Kedua, Mengalihkan anggaran MBG untuk pembangunan sektor pendidikan.

Ketiga, menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh anak-anak Papua.

Menyelesaikan konflik bersenjata di daerah rawan seperti Intan Jaya, Puncak, Yahukimo, dan Oksibil demi keberlangsungan pendidikan dan kesehatan.

Pernyataan ini disampaikan dalam aksi damai yang digelar di Nabire pada Kamis, 2 Mei 2025, bertepatan dengan momentum Hari Pendidikan Nasional.

Mereka berharap pemerintah pusat maupun daerah segera merespons aspirasi ini demi masa depan pendidikan yang lebih adil dan merata di Tanah Papua. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

Gubernur Meki Nawipa Minta Minimal 30 Persen Dana Otsus Pendidikan Mulai 2027 Dialokasikan untuk Dukung SSH dan Peningkatan Mutu Pendidikan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa meminta pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten…

27 menit ago

Enam Provinsi di Tanah Papua Sepakati 18 Langkah Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus, KPK: Jangan Berhenti di Tanda Tangan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Enam pemerintah provinsi di Tanah Papua menyepakati 18 langkah strategis untuk memperbaiki…

1 jam ago

Pendidikan Jadi Prioritas, Gubernur Meki Nawipa Minta Lulusan PGSD Siap Mengabdi hingga Pedalaman

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan pembangunan pendidikan tetap menjadi prioritas utama…

3 jam ago

PSHT Manokwari Kukuhkan Warga Baru Tingkat I 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Persaudaraan dan Lawan Ketidakadilan

MANOKWARI, TOMEI.ID | Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kabupaten Manokwari, Ranting Manokwari Barat, Sub…

10 jam ago

Petani Jadi Penentu Ketahanan Pangan, Gubernur Meki Nawipa: Papua Tengah Siap Menjadi Lumbung Pangan

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan petani merupakan pilar utama ketahanan pangan…

22 jam ago

Beredar Poster Penolakan Pos Kamling, 36 Marga Deiyai Tolak Dugaan Militerisasi Tanah Adat

DEIYAI, TOMEI.ID | Sebuah poster berisi pernyataan sikap yang mengatasnamakan 36 Marga Deiyai beredar luas…

1 hari ago