JAYAPURA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai menunjukkan langkah progresif dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui serangkaian program pendidikan terintegrasi yang dijalankan secara agresif, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman maupun pesisir Papua.
Di tengah tantangan geografis yang ekstrem, keterbatasan infrastruktur pendidikan, hingga persoalan sosial ekonomi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah memilih tidak tinggal diam. Berbagai strategi unggulan kini diterapkan untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan secara layak dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut dipaparkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaidah, SE dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Perencanaan SPM Pendidikan, Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) yang diselenggarakan Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Papua di Hotel Aston Jayapura, 28–30 Mei 2026.
Dalam pemaparannya, Nurhaidah menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang hidup di wilayah terpencil dengan akses pendidikan yang terbatas.
“Di Papua Tengah, kami memiliki tantangan geografis yang berat, akses infrastruktur yang belum merata, serta beragam faktor sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi sekolah. Namun, hal ini tidak menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Justru, tantangan inilah yang memacu kami untuk mencari solusi yang paling tepat sasaran dan relevan dengan kondisi masyarakat kami,” ujarnya.
Menurut Nurhaidah, penanganan ATS menjadi prioritas penting karena berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua Tengah.
Selain mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, program tersebut juga menjadi bagian dari prioritas Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan inklusif.
Selama dua tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan berbagai program prioritas pendidikan guna mempercepat penuntasan ATS di delapan kabupaten.
Salah satu strategi utama ialah membangun kolaborasi bersama pemerintah kabupaten, yayasan pendidikan, dan lembaga keagamaan yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di wilayah pedalaman Papua.
“Sementara angka ATS Papua Tengah tinggi, dengan melihat beban di kabupaten dalam pengelolaan satuan pendidikan sesuai regulasi yang ada cukup terbebani, maka provinsi ikut membantu melalui kewenangan pembiayaan satuan pendidikan,” kata Nurhaidah.
Program sekolah gratis menjadi salah satu langkah unggulan yang dinilai efektif mencegah siswa putus sekolah. Pada 2025, Pemerintah Provinsi Papua Tengah membiayai 132 SMA, SMK dan SLB dengan total 26.951 siswa. Tahun 2026, program diperluas ke 148 SMP dengan jumlah 26.511 siswa.
Secara keseluruhan, sebanyak 53.951 siswa dari 187 sekolah kini menerima dukungan dana BOSDA Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Tak hanya itu, pemerintah juga membiayai kebutuhan pendidikan 5.216 mahasiswa yang tersebar di 25 perguruan tinggi melalui bantuan pembayaran SPP, TKA, PKL hingga wisuda.
“Jika semua anak sekolah tidak DO dan tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya, maka dengan sendirinya penangan ATS akan berhasil,” ujarnya.
Untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil, pemerintah juga memperkuat pendidikan berpola asrama. Sejak 2025, sebanyak 13 asrama yang dikelola lembaga keagamaan mendapat dukungan pembiayaan dengan total 1.009 siswa di enam kabupaten.
Selain itu, Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) mulai diterapkan sebagai strategi memperkuat kualitas pembelajaran, pembentukan karakter, pengawasan peserta didik, serta peningkatan literasi dan numerasi.
“Program sekolah sepanjang hari hadir untuk menjawab rendahnya waktu belajar efektif, tingginya angka putus sekolah, keterbatasan pengawasan siswa dan kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah,” ungkapnya.
Pada tahap awal, sebanyak 10 sekolah dasar di delapan kabupaten dijadikan proyek percontohan dengan sasaran 2.021 siswa.
Di sektor tenaga pendidik, Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memperkuat penempatan guru di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) melalui program guru Mapega.
Tahun 2025, sebanyak 274 guru ditempatkan di wilayah 3T dan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 500 guru.
“Pendekatan pemenuhan guru seperti ini juga telah menunjukkan hasil yang baik dari laporan yang disampaikan oleh tenaga guru Mapega di daerah 3T,” katanya.
Pemerintah juga mempercepat peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Sebanyak 801 guru telah difasilitasi mengikuti PPG pada 2025 dan dinyatakan lulus sertifikasi. Tahun 2026, sebanyak 1.000 guru kembali difasilitasi mengikuti program serupa.
“Kami target sebelum tahun 2029 sisa 2.175 guru yang belum tersertifikasi bisa kami tuntaskan,” ujar Nurhaidah.
Berbagai strategi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah ATS di Papua Tengah mencapai 205.764 anak. Namun berdasarkan data Dapodik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per April 2026, angka tersebut turun drastis menjadi 131.118 anak.
“Penurunan ini kami apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam program percepatan penuntasan ATS di Papua Tengah,” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov Papua Tengah akan terus memperkuat pola penanganan ATS dengan mempelajari berbagai praktik baik dari daerah lain, termasuk pendekatan terhadap anak-anak yang belum pernah mengakses pendidikan akibat persoalan sosial, ekonomi maupun kenakalan remaja.
“Kami juga akan banyak belajar dari praktek baik penanganan percepatan anak tidak sekolah yang dilakukan oleh teman-teman provinsi lain,” tutupnya. [*].
