NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengungkap krisis serius sektor kesehatan setelah ditemukan kekurangan ratusan tenaga kesehatan dan puluhan dokter spesialis di berbagai rumah sakit serta puskesmas di wilayah Papua Tengah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, M.Kes, Sp.KKLP, menegaskan bahwa persoalan terbesar pelayanan kesehatan di Papua Tengah saat ini bukan hanya pembangunan gedung rumah sakit, tetapi minimnya sumber daya manusia kesehatan (SDMK).
“Secanggih apa pun alat medis yang diturunkan, dan semegah apa pun gedung rumah sakit yang dibangun, semuanya hanya akan menjadi monumen mati tanpa SDM kesehatan yang kompeten,” tegas dr. Agus saat membuka Workshop Perencanaan SDMK Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 di Nabire, Selasa (18/5/2026).
Workshop tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan RI, kepala dinas kesehatan kabupaten se-Papua Tengah, direktur RSUD, kepala puskesmas, serta para tenaga kesehatan dan peserta workshop.
Dalam pemaparan data kesehatan daerah, dr. Agus mengungkapkan bahwa dari delapan rumah sakit yang ada di Papua Tengah, baru tiga rumah sakit yang memiliki tujuh dokter spesialis utama secara lengkap, yakni RS Nabire, RS Mimika, dan RS Paniai.
Sementara lima rumah sakit lainnya masih mengalami kekurangan dokter spesialis dengan total kebutuhan mencapai 27 dokter.
Kekurangan tersebut meliputi dokter spesialis anak, bedah, obstetri dan ginekologi, penyakit dalam, anestesiologi, radiologi, hingga patologi klinik.
Selain persoalan dokter spesialis, Dinas Kesehatan Papua Tengah juga mencatat masih terdapat satu RSUD yang belum terakreditasi, yakni RSUD Kabupaten Deiyai.
Krisis tenaga kesehatan juga terjadi di tingkat pelayanan dasar. Dari total 148 puskesmas di Papua Tengah, hanya 12 puskesmas atau sekitar 9,5 persen yang memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional.
Sebanyak 122 puskesmas lainnya masih belum memenuhi standar ketenagaan.
Secara keseluruhan, Papua Tengah masih kekurangan 447 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, bidan, tenaga promosi kesehatan, tenaga sanitasi lingkungan, tenaga gizi, tenaga farmasi, hingga Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM).
Menurut dr. Agus, ketimpangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan menunjukkan pentingnya perencanaan SDMK berbasis data dan kondisi riil lapangan.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan perencanaan tenaga kesehatan melalui dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik guna memperbarui data SDMK dan menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) secara berkala.
“Data harus akurat dan diperbarui secara real-time supaya pemerintah daerah bisa mengetahui kekosongan formasi dan menyusun distribusi tenaga kesehatan secara tepat,” jelas dr. Agus.
Dinas Kesehatan Papua Tengah juga menilai pemenuhan SDM kesehatan menjadi semakin mendesak karena pemerintah sedang menyiapkan pembangunan RSUD Provinsi Papua Tengah sebagai rumah sakit rujukan utama dan rumah sakit pendidikan.
Selain itu, penguatan layanan kesehatan kabupaten terus dilakukan melalui dukungan APBD Provinsi, pemerintah pusat, serta sinergi dengan pemerintah kabupaten.
Kementerian Kesehatan RI juga disebut telah menjalankan sejumlah program strategis di Papua Tengah, seperti akselerasi Quick Win, optimalisasi PHTC, serta penguatan layanan prioritas KJSU-KIA yang mencakup kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi, dan kesehatan ibu-anak.
Namun dr. Agus menegaskan seluruh program tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa kesiapan tenaga kesehatan yang memadai di lapangan.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Pemerintah Provinsi Papua Tengah saat ini sedang membangun arsitektur sistem kesehatan daerah melalui program “KO HARU SEHAT”.
Program tersebut dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan layanan preventif dan promotif melalui Integrasi Layanan Primer (ILP), optimalisasi Jamkesda terintegrasi dengan UHC BPJS, serta penguatan jaring pengaman pembiayaan kedaruratan kesehatan.
Menurut dr. Agus, pemerintah tidak ingin Dana Otonomi Khusus hanya habis untuk membiayai pengobatan masyarakat sakit tanpa memperkuat upaya pencegahan penyakit.
Karena itu, penguatan kader posyandu, edukasi masyarakat melalui program PACE-MACE, hingga layanan Mobile Clinic menjadi bagian penting dari strategi kesehatan Papua Tengah.
Dalam workshop tersebut, dr. Agus juga meminta seluruh dinas kesehatan, RSUD, dan puskesmas fokus pada tiga langkah strategis utama.
Pertama, percepatan pemenuhan tenaga kesehatan melalui afirmasi Orang Asli Papua (OAP), program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS), Nusantara Sehat, serta Penugasan Khusus (Tugsus).
“Kuota Tugsus harus diprioritaskan untuk putra-putri asli Papua yang berdomisili di daerah masing-masing agar pelayanan kesehatan di pedalaman lebih aman dan berkelanjutan,” ujar dr. Agus.
Kedua, penguatan transformasi digital kesehatan melalui pemutakhiran data real-time di SISDMK SatuSehat, ASPAK, SMILE, serta kesiapan tenaga kesehatan menghadapi digitalisasi layanan kesehatan.
Menurut dr. Agus, pembangunan sistem digital kesehatan tidak akan berjalan tanpa operator, tenaga IT, dan tenaga medis yang memiliki kemampuan digital.
Ketiga, penguatan retensi atau ketahanan tenaga kesehatan di wilayah sulit dan pedalaman Papua Tengah.
dr. Agus mengungkapkan bahwa rendahnya jumlah penduduk dan kondisi geografis ekstrem membuat tenaga kesehatan di pedalaman kehilangan potensi pendapatan karena nilai kapitasi yang kecil.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengusulkan terobosan kebijakan nasional berupa tunjangan profesi tenaga kesehatan berbasis sertifikasi yang dibiayai langsung melalui APBN.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan tidak boleh terus bergantung pada kemampuan APBD daerah. Papua Tengah membutuhkan solusi permanen agar tenaga kesehatan tidak terus meninggalkan wilayah pedalaman,” tegas dr. Agus.
Dinas Kesehatan Papua Tengah menargetkan workshop tersebut menghasilkan dokumen final Rencana Kebutuhan SDMK Tahun 2026 yang akurat, rasional, dan berbasis kondisi nyata setiap fasilitas kesehatan.
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan Bappeda dan BKPSDM dalam penyusunan formasi CPNS maupun PPPK tenaga kesehatan di Papua Tengah.
Di akhir sambutannya, dr. Agus mengajak seluruh tenaga medis dan peserta workshop untuk menjadikan perencanaan SDMK sebagai fondasi penyelamatan nyawa masyarakat Papua Tengah di masa depan.
“Kita tidak sedang menyusun dokumen biasa. Kita sedang menentukan masa depan pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat Papua Tengah,” tutup dr. Agus. [*].
